POJOKNEGERI.com – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat telah diterapkan di Kota Samarinda.
DPRD Kota Samarinda terus memastikan pelayanan publik berjalan optimal meskipun menerapkan kebijakan WFH.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa seluruh aktivitas kelembagaan tetap berjalan normal.
Kebijakan ini telah berlangsung selama dua pekan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan anggaran.
Ia memastikan sekretariat dan komisi tetap melaksanakan tugasnya, baik secara daring maupun dengan kehadiran terbatas di kantor untuk agenda penting.
“Salah satu tujuan WFH kan untuk menekan pengeluaran energi. Kita mengikuti aja sebagaimana aturan pusat,” jelas Helmi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan WFH memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, terutama dalam mengurangi penggunaan listrik serta konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pegawai.
Langkah ini dinilai tepat di tengah upaya pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran.
Disiplin ASN Tetap Dijaga
Dalam pelaksanaannya, DPRD Samarinda tetap menekankan kedisiplinan ASN. Helmi mengingatkan bahwa WFH bukan berarti hari libur, melainkan perubahan pola kerja yang tetap menuntut tanggung jawab penuh dari setiap pegawai.
“Jadi ASN tidak boleh keluar rumah sampai jam kerja selesai,” tandasnya.
Ia menambahkan, pengawasan kinerja ASN tetap dilakukan melalui sistem pelaporan dan koordinasi daring. Dengan demikian, produktivitas kerja tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor.
Agenda Penting Tetap Berjalan
DPRD Samarinda juga memastikan bahwa kegiatan yang bersifat penting tetap dilaksanakan secara langsung di kantor.
Agenda seperti rapat, kunjungan kerja, maupun penerimaan tamu tetap berjalan sesuai kebutuhan.
“Aktivitas kegiatan kantor tetap berjalan. Kalau ada kunjungan kerja, kita tetap akan menerima,” pungkasnya.
Dengan penerapan sistem kerja yang fleksibel ini, DPRD Samarinda mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan WFH pun menjadi bagian dari upaya adaptasi terhadap dinamika kerja modern di lingkungan pemerintahan.
Ke depan, DPRD Samarinda akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini agar pelaksanaannya semakin efektif dan memberikan manfaat maksimal, baik bagi institusi maupun masyarakat luas.
(adv/dprdsmd)
