DPRD Samarinda Soroti Minimnya Anggaran Program KB, Tekankan Dampak Jangka Panjang
POJOKNEGERI.com – Komisi IV DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda.
RDP ini diselenggarakan di Ruang Rapat Gabungan DPRD pada Selasa (28/4/2026).
Dalam kesempatan itu, legislatif Kota Tepian menyoroti minimnya anggaran, untuk program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB).
DPRD menilai hal ini berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kondisi daerah.
Peran Strategis Program KB dalam Pengendalian Penduduk
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa program KB memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk.
Ia menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah.
“Sementara kita lihat untuk 2026 ini anggarannya sangat minim,” kata Anhar, Selasa (28/4/2026).
Menurut Anhar, tanpa dukungan anggaran yang cukup, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) akan kesulitan menjalankan tugasnya secara optimal. Padahal, instansi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di kota ini.
“Dinas ini perannya besar untuk mengerem laju pertumbuhan penduduk. Tapi kalau anggarannya tidak ada, bagaimana mau jalan?” katanya.
Ancaman Ledakan Penduduk di Masa Depan
DPRD Samarinda juga mengingatkan bahwa dampak dari lemahnya program pengendalian penduduk tidak akan langsung terlihat, namun berpotensi menjadi masalah besar di masa depan. Anhar menyoroti kemungkinan terjadinya ledakan penduduk pada tahun 2030 jika program KB tidak berjalan efektif sejak sekarang.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita bisa jebol. Karena akan berdampak ke kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ekonomi, sampai lapangan kerja,” tegasnya.
Ia menilai, lonjakan jumlah penduduk tanpa perencanaan yang matang akan meningkatkan beban pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
Evaluasi Program Kampung KB Jadi Catatan Penting
Selain menyoroti keterbatasan anggaran, DPRD juga mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Kampung KB yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
“Tahun 2023 ada 20 Kampung KB, tapi yang benar-benar berjalan hanya lima. Sisanya lebih banyak seremonial, hanya plang dan baliho,” ungkap Anhar.
Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi penting, termasuk dalam penentuan alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya. DPRD menilai, efektivitas program harus menjadi prioritas agar anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ini jadi catatan juga, karena ada temuan dari BPK. Makanya sekarang anggarannya jadi sangat terbatas,” ujarnya.
Meski anggaran saat ini terbatas, DPRD Samarinda tetap membuka ruang dukungan terhadap program-program yang dinilai memiliki dampak signifikan.
DPRD mendorong DPPKB untuk menyusun program yang lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
(adv/dprdasmd)
