POJOKNEGERI.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Sosial untuk membahas polemik pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat.
Audiensi tersebut akan berlangsung pada Jumat, 8 Mei 2025, di tengah sorotan publik terhadap transparansi program unggulan pemerintah.
Program Sekolah Rakyat sendiri berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial sebagai sektor utama pelaksana, dan menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah isu pengadaan yang beredar di masyarakat mendorong perlunya klarifikasi terbuka antara lembaga pengawas dan kementerian terkait.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya akan mengagendakan audiensi resmi dengan Kementerian Sosial.
Ia menyampaikan informasi tersebut melalui pesan tertulis kepada awak media pada Kamis, 7 Mei 2025.
“Untuk audiensi bersama Kementerian Sosial, dijadwalkan besok Jumat,” ujar Budi Prasetyo
KPK menilai pertemuan ini penting untuk menggali informasi lebih lanjut terkait proses pengadaan yang menjadi perhatian publik serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
KPK juga mendorong keterbukaan data dari kementerian agar proses pengawasan dapat berjalan optimal.
Lembaga antirasuah itu menilai transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Sikap Terbuka Kementerian Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambut baik rencana pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersikap terbuka terhadap seluruh proses pengadaan yang berjalan dalam program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya bahkan menginisiasi dialog dengan KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Ia menilai audiensi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat tata kelola sebelum pelaksanaan pengadaan tahun anggaran 2026.
“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul di Jakarta.
Ia juga menegaskan komitmen kementeriannya terhadap prinsip akuntabilitas.
Menurutnya, keterbukaan terhadap audit merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial.
“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” ucapnya.
Di tengah sorotan publik, Gus Ipul juga merespons isu viral terkait dugaan mark up harga sepatu siswa dalam program Sekolah Rakyat.
Ia membantah keras kabar tersebut dan menyebutnya tidak berdasar.
“Itu fitnah, hoaks,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan hanya menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
(*)
