DPRD Samarinda Soroti Kinerja BPKAD, Tekankan Pengelolaan Anggaran Harus Berbasis Data dan Hasil Nyata
POJOKNEGERI.com – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya memperkuat fungsi pengawasan anggaran dengan pendekatan berbasis data dan indikator kinerja yang terukur.
Ketua Komisi II DPRD, Iswandi, menyebut langkah ini penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, dominasi belanja operasional dalam struktur anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus ditinjau ulang.
Lebih lanjut ia mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus didukung data akurat serta indikator kinerja yang terukur, terutama di lingkungan BPKAD.
Ia mengatakan pihak legislatif tidak akan ragu menolak usulan yang dinilai lemah dari sisi data.
“Kalau belanja modal masih rendah dan tidak ada kejelasan program yang berdampak langsung seperti penciptaan ribuan lapangan kerja, tentu itu jadi pertimbangan serius bagi kami,” kata Iswandi.
Sorotan terhadap Dominasi Belanja Operasional
Iswandi juga menyoroti struktur anggaran BPKAD yang dinilai masih didominasi oleh belanja operasional. Ia menilai kondisi tersebut belum mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil.
Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang besar di sektor operasional jika tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Ia menekankan perlunya indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan setiap pengeluaran.
“Sebagian besar anggaran terserap untuk operasional. Yang jadi pertanyaan, indikator keberhasilannya apa? Jangan sampai hanya bersifat administratif tanpa hasil nyata,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah kota untuk mengubah pola evaluasi anggaran dari berbasis serapan menjadi berbasis hasil (outcome).
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas belanja daerah.
“Harus ada keseimbangan antara pengeluaran dan hasil. Kalau anggaran besar, dampaknya juga harus signifikan,” katanya.
Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah
Selain anggaran, Iswandi turut menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. Ia meminta pemerintah kota memperjelas status aset yang bermasalah serta memastikan pemanfaatannya berjalan maksimal.
Ia menekankan pentingnya transparansi data agar DPRD dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Menurutnya, pengelolaan aset yang tidak efektif dapat membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.
“Perlu kejelasan berapa aset yang sudah diselesaikan dan berapa yang masih menjadi beban. Ini penting untuk melihat kinerja secara utuh,” ungkapnya.
Komitmen Pengawasan Berbasis Data
Iswandi menegaskan bahwa BPKAD memiliki peran strategis sebagai pusat pengelolaan fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan lembaga tersebut dapat berdampak pada seluruh struktur anggaran pemerintah kota.
“BPKAD ini pusatnya. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi kebocoran bisa terjadi di banyak sektor,” ujar Iswandi.
(adv/dprdsmd)
