Pencurian Fasilitas Publik Picu Pemborosan Anggaran, DPRD Samarinda Minta Pengawasan Diperketat
POJOKNEGERI.com – Pencurian fasilitas publik bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga ancaman terhadap efisiensi anggaran daerah.
Hal ini lntas menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan kerusakan atau kehilangan infrastruktur akibat ulah oknum akan memaksa pemerintah mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan lain.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah fasilitas umum seperti kabel lampu penerangan jalan umum (LPJU), penutup drainase, hingga baut konstruksi jembatan kerap menjadi sasaran pencurian oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Dalam beberapa bulan terakhir, kabel lampu penerangan jalan umum (LPJU), penutup drainase, hingga baut jembatan menjadi sasaran pencurian. Akibatnya, sejumlah ruas jalan utama di Kota Tepian gelap gulita. Kondisi ini bukan hanya menurunkan rasa aman warga, tetapi juga menambah beban anggaran pemeliharaan.
“Kalau pengamanan tidak diperkuat, anggaran hanya akan habis untuk memperbaiki fasilitas yang rusak atau hilang. Ini jelas tidak efektif bagi pembangunan jangka panjang,” ujar Deni.
Inspeksi Rutin Sebagai Solusi
Deni mendorong pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk melakukan inspeksi rutin minimal sekali dalam sebulan. Dengan pengawasan berkala, kerusakan atau kehilangan bisa segera diketahui dan langsung ditindaklanjuti.
“Pengawasan yang konsisten akan menekan biaya perbaikan karena masalah bisa ditangani sejak dini,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam menjaga aset publik. Dinas Perhubungan diminta meningkatkan pemantauan lapangan, terutama di titik rawan pencurian kabel LPJU. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan memperkuat pengawasan terhadap konstruksi jembatan dan drainase. Sementara itu, Satpol PP harus lebih aktif melakukan patroli dan penegakan aturan.
“Jika semua pihak bergerak bersama, pencurian fasilitas publik bisa ditekan dan anggaran daerah lebih efisien,” kata Deni.
Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Deni, menjaga fasilitas publik adalah bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang terawat baik akan mendukung mobilitas warga, meningkatkan rasa aman, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Fasilitas publik yang berfungsi optimal adalah fondasi pembangunan kota. Tanpa itu, sulit mewujudkan Samarinda yang maju dan berdaya saing,” pungkasnya.
(*/ADVdprdsmd)
