Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Ini Kata Menkeu Purbaya
POJOKNEGERI.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah masih mempercayakan pengelolaan stabilitas nilai tukar rupiah kepada Bank Indonesia (BI) di tengah pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS menguat 77 poin atau 0,43 persen hingga menembus level Rp18.044. Pergerakan tersebut memicu perhatian pelaku pasar karena nilai tukar rupiah bergerak jauh di atas asumsi kurs yang digunakan pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, Purbaya menilai kondisi pasar masih terkendali. Karena itu, pemerintah belum melihat kebutuhan untuk menggelar rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Purbaya menegaskan BI masih menjalankan tugasnya secara efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan.
“Nanti Anda ngelihat saya panik. Pada dasarnya BI masih menjalankan kegiatan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka,” kata Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih menilai tekanan terhadap rupiah belum mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Pelemahan Rupiah Tingkatkan Beban Utang Valas
Di sisi lain, Purbaya mengakui pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri yang menggunakan denominasi dolar AS. Menurutnya, kupon atau bunga utang tetap tidak berubah, namun pemerintah harus menyediakan lebih banyak rupiah untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut ketika kurs melemah.
Kondisi itu membuat biaya pembayaran utang dalam rupiah meningkat meskipun nilai kewajiban dalam dolar tetap sama.
“Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat kupon. Kuponnya sih konstan. Cuma, pada waktu rupiah melemah ya ikut meningkat kan dalam rupiah pembayarannya,” ujar Purbaya.
Pelemahan nilai tukar memang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengelolaan fiskal negara, terutama terkait pembayaran utang luar negeri dan belanja pemerintah yang memiliki komponen impor.
APBN Sudah Mengantisipasi Berbagai Risiko
Meski kurs rupiah bergerak jauh di atas asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS, Purbaya memastikan kondisi tersebut belum mengancam kesehatan fiskal negara.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya menggunakan satu asumsi dasar saat menyusun APBN. Pemerintah juga melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, termasuk lonjakan harga energi, tekanan pasar global, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurutnya, hasil simulasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul selama tahun anggaran berjalan.
“Kan gini, pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa? Rp16.500, ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan? Ya, kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan kan nanti rupiah melemah signifikan, tapi basically, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang,” beber Purbaya.
Ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga nilai tukar rupiah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang sebenarnya.
Pemerintah Intervensi Pasar Obligasi
Selain memantau pergerakan kurs, pemerintah juga aktif menjaga stabilitas pasar keuangan melalui intervensi di pasar surat utang negara (SUN). Purbaya mengungkapkan pemerintah telah menggelontorkan dana lebih dari Rp8 triliun untuk menjaga stabilitas pasar obligasi.
Langkah tersebut bertujuan menahan gejolak pasar sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan pemerintah.
Menurut Purbaya, intervensi tersebut turut membantu menjaga pergerakan yield obligasi tenor 10 tahun agar tetap stabil bahkan cenderung menurun.
“Mungkin Rp8 triliun lebih yang di obligasi ya, tapi itu yang boleh diomongin, ya. Nggak apa-apa, biar Anda tahu, saya intervensi sedikit. Terus 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi, dampaknya ada ke surat utang kita,” tutup Purbaya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai pelemahan rupiah masih berada dalam batas yang dapat dikelola. Pemerintah juga optimistis koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
(*)
