POJOKNEGERI.com – Pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada dalam kondisi stabil dan dikelola secara hati-hati di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menuju krisis.
Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan dan disiplin anggaran. Terutama dengan mempertahankan defisit di bawah batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN Tetap Terkendali di Bawah Batas 3 Persen
Purbaya menjelaskan bahwa pengelolaan defisit menjadi salah satu indikator utama kesehatan fiskal negara. Pemerintah memastikan posisi defisit masih berada dalam batas yang telah ditetapkan secara undang-undang.
“Tahun lalu defisit APBN berada di kisaran 2,81 persen dari PDB dan tahun ini diperkirakan tetap di bawah 3 persen. Rasio utang pemerintah juga masih sekitar 40 persen terhadap PDB sehingga masih berada dalam kategori yang pruden,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Jumat (3/7).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menopang berbagai kebutuhan belanja negara, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi makro.
Seiring dengan pelaksanaan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, pemerintah menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat agar implementasi berjalan efektif.
Purbaya menyebutkan bahwa setiap program baru selalu membutuhkan proses penyesuaian, sehingga evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah juga berupaya memastikan agar setiap anggaran yang dialokasikan tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata di lapangan.
Penguatan Efisiensi dan Reformasi Keuangan Negara
Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah terus memperkuat langkah efisiensi anggaran serta memperbaiki sistem pengawasan keuangan negara.
Koordinasi antarinstansi juga ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pemborosan maupun penyimpangan anggaran.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran. Namun, setiap temuan akan segera ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem.
“Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, reformasi di sektor perpajakan dan kepabeanan juga terus diperkuat guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus menutup celah potensi kebocoran.
Kementerian Keuangan juga menegaskan perannya dalam memberikan analisis risiko fiskal pada setiap pembahasan kebijakan strategis di tingkat kabinet. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan pemerintah memiliki landasan data yang kuat dan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.
Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto disebut merupakan hasil pembahasan lintas sektor yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Komitmen Bersih-Bersih di Internal Kemenkeu
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas internal, khususnya dalam pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.
Purbaya menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem pengawasan agar lebih transparan dan akuntabel.
“Penyelewengan pasti ada risikonya di setiap organisasi. Yang terpenting adalah mengendalikannya, menindak pelakunya, dan terus memperbaiki sistem agar semakin bersih,” tegasnya.
(*)
