Anggaran MBG Tembus Rp101,1 Triliun, Pemerintah Klaim Jangkau 63,13 Juta Penerima Manfaat
POJOKNEGERI.com – Pemerintah mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir kuartal II-2026.
Anggaran tersebut telah digunakan untuk memperluas pelaksanaan program MBG yang kini menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah mengarahkan APBN tidak hanya sebagai instrumen untuk meredam tekanan ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan nasional.
Melalui fungsi sebagai agent of development, APBN mendukung percepatan berbagai program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (3/8/2026).
Selain menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat, pemerintah juga memperkuat sektor pendidikan melalui pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen.
Program tersebut mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp13,1 triliun untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli kelompok miskin dan rentan. APBN terus menopang sejumlah bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai Rp 14,5 triliun, Rp 19,7 triliun, dan Rp 8,8 triliun,” ujarnya.
Purbaya menegaskan bahwa berbagai belanja negara tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi dinamika perekonomian.
Melalui pengelolaan APBN yang diarahkan pada program prioritas, pemerintah berupaya memastikan anggaran negara memberikan dampak langsung bagi pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perlindungan sosial.
(*)
