POJOKNEGERI.com – Pemerintah membuka peluang kembali menekan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintah masih bisa meningkatkan efisiensi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tanpa mengurangi tujuan utama penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Purbaya mengungkapkan, pemerintah telah beberapa kali melakukan penyesuaian terhadap anggaran MBG.
Pada awalnya, pemerintah menetapkan anggaran sekitar Rp330 triliun. Setelah melakukan efisiensi, pemerintah memangkasnya menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali menurunkannya ke kisaran Rp240 triliun.
Anggaran MBG Masih Bisa Dipangkas
Menurut Purbaya, pemerintah kini melihat peluang efisiensi yang lebih besar setelah dirinya berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono. Dari pembahasan tersebut, pemerintah menilai pengelolaan MBG masih memiliki ruang untuk menghemat anggaran.
“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun),” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).
Purbaya juga menyoroti anggaran MBG untuk tahun depan. Pemerintah telah menyiapkan sekitar Rp240 triliun untuk menjalankan program tersebut. Namun, pemerintah tidak menutup kemungkinan kembali melakukan penghematan.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” sebut Purbaya.
Kemenkeu Perkuat Pengawasan SPPG
Selain mendorong efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Purbaya mengatakan pegawai Kemenkeu akan memantau operasional masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bergilir.
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerja kedepannnya untuk MBG,” ujar Purbaya
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya mengandalkan pemangkasan anggaran untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah juga ingin memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, serta memanfaatkan teknologi agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif dengan anggaran yang lebih rendah.
(*)
