POJOKNEGERI.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah wacana pemerintah menekan anggarannya hingga di bawah Rp200 triliun.
Kepala BGN Sudaryono memastikan lembaganya akan mengejar efisiensi tanpa mengabaikan target program.
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu belum memastikan apakah pemerintah akan menetapkan anggaran MBG di bawah Rp200 triliun. Namun, ia menegaskan BGN siap menyesuaikan pengelolaan program jika pemerintah menetapkan target tersebut.
“Ya, kami untuk di bawah Rp 200 triliun tahun depan, ya, Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk se-efisien mungkin,” kata Sudaryono di Gedung DPR Jakarta, Kamis (3/9) malam.
BGN Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran
Sudaryono mengatakan BGN akan menghitung kembali kebutuhan anggaran MBG bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. BGN juga akan melakukan evaluasi internal untuk mencari ruang efisiensi tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat.
“Nanti kami coba bisa bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi,” sambungnya.
Upaya tersebut menjadi penting setelah Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki peluang memangkas anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun.
Purbaya menjelaskan pemerintah sempat mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp330 triliun. Pemerintah kemudian melakukan efisiensi sehingga anggaran turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kembali dipangkas menjadi Rp240 triliun.
Kini, pemerintah melihat masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan setelah Purbaya berdiskusi dengan Sudaryono.
“Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9).
Dapur MBG Bermasalah Mulai Disisir
Selain menghitung kebutuhan anggaran, BGN mulai menyisir pelaksanaan program di lapangan. Salah satu fokus pemeriksaan menyasar dapur-dapur MBG yang tercatat beroperasi tetapi ternyata tidak menjalankan kegiatan.
Sudaryono mengatakan BGN akan melacak kondisi tersebut untuk memastikan anggaran tidak mengalir kepada fasilitas yang tidak memberikan layanan.
“Nah, jadi dari (anggaran MBG) Rp229 triliun sisanya ini terus kami sisir, kami lacak. Ada enggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi, tapi dicatat beroperasi. Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami melaporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa,” ujar Mas Dar.
BGN juga menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pengadaan. Sudaryono memastikan pihaknya tidak akan membiarkan pengadaan yang tidak memiliki kebutuhan jelas.
“Jadi, kami pastikan di bawah kepemimpinan kami itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada.Kami pastikan itu,” ujarnya.
Dengan langkah tersebut, BGN tidak hanya mengejar penurunan nominal anggaran, tetapi juga memastikan efisiensi berjalan melalui pengawasan, penertiban, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
(*)
