POJOKNEGERI.com – Pemerintah membuka peluang penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi pada Agustus 2026 seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah menghitung formulasi terbaik sebelum memutuskan penyesuaian harga, khususnya untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax.
Menurut Bahlil, pemerintah telah meminta badan usaha penyalur BBM, baik Pertamina maupun perusahaan swasta, untuk segera melakukan penyesuaian harga apabila kondisi pasar memang memungkinkan.
Langkah tersebut diambil agar harga BBM non-subsidi tetap mencerminkan perkembangan harga minyak dunia tanpa mengganggu keberlangsungan usaha di sektor energi.
“Tadi setelah saya melakukan rapat paripurna kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden, kami melanjutkan pertemuan dengan Bapak Presiden. Saya melapor tentang kondisi BBM kita terkini, dan alhamdulillah semuanya di atas rata-rata standar minimum,” tutur Bahlil saat ditemui usai Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Senin (20/7/2026) malam.
Pasokan BBM Dipastikan Aman Hingga Akhir Tahun
Selain membahas kemungkinan penyesuaian harga BBM non-subsidi, Bahlil juga memastikan ketersediaan pasokan minyak mentah dan BBM nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun.
Pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk menjamin kelancaran pasokan energi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan distribusi.
Ia menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tetap menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.
“Yang kedua, saya juga melaporkan tentang kerja sama kita dengan beberapa negara terkait dengan crude, BBM, alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insya Allah akhir tahun enggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insya Allah enggak ada kenaikan sama sekali,” tegasnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah justru melihat peluang untuk menurunkan harga beberapa jenis BBM apabila tren penurunan harga minyak mentah dunia terus berlanjut.
“Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian,” tandasnya.
Pertamax Berpeluang Turun, Namun Masih Menunggu Evaluasi
Saat ditanya apakah harga Pertamax akan turun mulai Agustus 2026, Bahlil belum memberikan kepastian. Ia mengatakan pemerintah masih akan melakukan evaluasi bersama Pertamina dan badan usaha lainnya sebelum mengambil keputusan final.
Menurutnya, pergerakan harga minyak mentah dunia sangat dinamis sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan. Kenaikan maupun penurunan harga minyak dapat terjadi dalam waktu singkat sehingga diperlukan perhitungan yang matang agar kebijakan yang diambil tetap adil bagi seluruh pihak.
“Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin menghadirkan kebijakan yang seimbang, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi tanpa mengorbankan keberlangsungan bisnis perusahaan migas.
“Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan. Ya, gitu ya,” imbuhnya.
Sebagai informasi, penyesuaian harga BBM non-subsidi umumnya dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulan. Sebelumnya, harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian pertama sejak lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu memanasnya konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran pada akhir Februari 2026. Dengan tren harga minyak yang kini mulai melandai, pemerintah membuka peluang agar harga BBM non-subsidi dapat kembali disesuaikan ke level yang lebih rendah apabila seluruh indikator mendukung.
(*)
