POJOKNEGERI.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.
Ia memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran tanpa membedakan siapa pun pelakunya, sekaligus terus memperbaiki tata kelola agar program pembangunan berjalan sesuai tujuan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara mengakui bahwa pelaksanaan program berskala besar tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk munculnya penyimpangan di lapangan.
Akui Masih Ada Penyimpangan
Prabowo mengatakan pemerintah menyadari masih terdapat kekurangan dalam implementasi sejumlah program prioritas.
Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya juga menghadapi persoalan penyimpangan.
“Saudara-saudara, jadi ini saya kira sangat strategis. Tentunya usaha besar ini pasti banyak kekurangan. Sama dengan MBG, ada kekurangan, ada penyelewengan, ada penyimpangan, tapi kita segera bertindak, kita segera memperbaiki, ya kan?” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa setiap temuan penyimpangan akan segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan agar tujuan program tetap tercapai.
Pemerintah, lanjutnya, tidak akan membiarkan berbagai persoalan tersebut menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oknum Penyalahguna Program Akan Diproses
Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya individu yang memanfaatkan program pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi.
Menurutnya, tindakan tersebut mencederai semangat pembangunan yang bertujuan melayani masyarakat.
“Kita sedih ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi yang ingin cari kekayaan dari suatu pekerjaan atau suatu usaha yang begitu besar, tapi apa boleh buat. Kalau itu memang penyakit, harus kita hadapi dengan sedih kita tindak ya,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan.
Penegakan hukum, menurutnya, menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Tidak Ada Tebang Pilih
Dalam arahannya, Prabowo kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan dilakukan secara konsisten tanpa memandang latar belakang maupun posisi pelaku. Ia memastikan pemerintah tidak akan menerapkan standar ganda dalam proses penindakan.
“Dan kita terus akan tindak. Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa kita tidak akan pilih kasih. Kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan. Tentunya kita butuh kearifan kadang-kadang, waktunya kapan, bilamana, di mana, bagaimana,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap langkah penegakan hukum harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada agar hasilnya efektif dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan yang lebih luas.
Ibaratkan Pemberantasan Korupsi Seperti Mengobati Kanker
Prabowo kemudian mengibaratkan pemberantasan korupsi sebagai proses mengobati penyakit kanker. Menurutnya, tindakan yang tergesa-gesa memang dapat dilakukan, tetapi pendekatan yang tepat akan menghasilkan penyembuhan tanpa merusak keseluruhan sistem.
“Karena kita ingin menyehatkan badan Indonesia. Kalau ada orang umpamanya kena kanker, jalan pintas bisa, potong aja tangannya, potong aja kakinya kan begitu? Tapi mungkin dengan ketepatan, dengan terapi, dengan teknologi, dengan… kita bisa tanpa terlalu merusak badan. Sama, saya dapat pelajaran bahwa ekonomi suatu negara sama dengan badan kita,” lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menginginkan proses pembenahan yang mampu memperkuat sistem pemerintahan dan perekonomian secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek.
Ekonomi Harus Bebas dari Praktik Curang
Lebih lanjut, Prabowo menilai kondisi perekonomian nasional memiliki kemiripan dengan tubuh manusia yang harus dijaga kesehatannya. Karena itu, berbagai praktik yang merusak tata kelola ekonomi harus diberantas agar fondasi pembangunan tetap kuat.
“Kalau kita memelihara badan kita dengan baik, ekonomi… badan kita akan sehat. Sama. Badan ekonomi kalau dipelihara dengan baik akan sehat. Tapi kalau diracuni dengan mark up, dengan korupsi, dengan penipuan, dengan under invoicing, dengan transfer pricing, dengan patgulipat, permainan antara birokrat sama pengusaha, antara bank kasih kredit ke itu-itu saja, ya rusak, sakit. Nah ini kita sedang perbaiki,” ucapnya.
(*)
