POJOKNEGRI.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Timur memperluas pendataan alat berat yang digunakan perusahaan pertambangan, perkebunan, dan sektor usaha lainnya.
Pendataan dilakukan melalui pemeriksaan kepatuhan pajak oleh Tim Terpadu Pendataan dan Pengawasan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Kabid Pajak Daerah Bapenda Kaltim Lora Sari mengatakan, pemeriksaan menyasar perusahaan besar beserta kontraktor dan subkontraktornya.
Hingga September 2026, terdapat 762 perusahaan yang telah diperiksa.
Dari pemeriksaan tersebut, Bapenda menemukan sebanyak 5.891 unit alat berat yang penggunaannya belum terdata secara optimal.
“Untuk pajak alat berat, unit yang sudah kami identifikasi dari 762 perusahaan ada kurang lebih tambahan penggunaan alat berat sebanyak 5.891 unit yang selama ini belum terdata dengan optimal,” kata Lora.
Pendataan tersebut dilakukan dengan memetakan alat berat yang bekerja di lingkungan perusahaan pertambangan maupun sektor perkebunan.
Beberapa kelompok perusahaan yang masuk dalam pemeriksaan antara lain perusahaan di bawah Bayan Group, Kaltim Prima Coal, Kideco Jaya Agung, Berau Coal, Indominco Mandiri dan sektor usaha lainnya.
Bapenda memperkirakan potensi penerimaan pajak alat berat dari hasil pendataan tersebut mencapai sekitar Rp49,2 miliar.
Lora menjelaskan, tarif pajak alat berat relatif rendah dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tarif pajak alat berat yang diterapkan sebesar 0,2 persen.
“Tarif pajak alat berat itu hanya 0,2 persen, jauh lebih kecil dibandingkan pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Selain alat berat, Bapenda juga masih melakukan identifikasi terhadap dump truck yang beroperasi di jalur hauling.
Status kendaraan tersebut masih dikaji untuk menentukan apakah masuk kategori pajak kendaraan bermotor atau pajak alat berat.
Dari pendataan sementara, terdapat sekitar 1.616 unit dump truck di jalur hauling dengan estimasi potensi pajak sekitar Rp3,09 miliar.
(advbapendakaltim)
