Wali Kota Andi Harun Pimpin Rapat Evaluasi APBD 2026, Tekankan Efisiensi Belanja Daerah
POJOKNEGERI.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun meminta seluruh perangkat daerah lebih disiplin dalam mengelola anggaran melalui efisiensi belanja dan penyusunan APBD yang berbasis kebutuhan riil serta data yang akurat.
Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 Triwulan II di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai II Balai Kota Samarinda, Kamis (11/6/2026).
Andi Harun menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah berbagai dinamika ekonomi nasional yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat lagi menyusun anggaran hanya berdasarkan pola atau kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, melainkan harus berlandaskan kebutuhan riil, data aktual, dan kemampuan keuangan daerah.
“Penyusunan APBD ke depan harus benar-benar realistis. Setiap usulan belanja harus dapat dijelaskan kebutuhan dan manfaatnya. Jangan lagi menggunakan pendekatan perkiraan tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Andi Harun menjelaskan, sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan perlunya kewaspadaan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal. Fluktuasi harga minyak dunia, tekanan nilai tukar rupiah, potensi perlambatan ekonomi, hingga kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan sejak dini.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja masing-masing. Setiap pengajuan anggaran harus dilengkapi data pendukung yang akurat sehingga pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan operasional daerah.
“Kalau belanja listrik, tunjukkan data tagihan riilnya. Kalau belanja operasional, tunjukkan kebutuhan nyatanya. Kita ingin APBD disusun berdasarkan fakta, bukan asumsi,” ujarnya.
Efisiensi Belanja untuk Menjaga Keberlanjutan TPP
Wali Kota juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan TPP yang selama ini menjadi salah satu instrumen peningkatan kinerja aparatur. Namun, menurutnya, upaya mempertahankan TPP harus dibarengi dengan efisiensi pada berbagai komponen belanja operasional yang tidak prioritas.
“Kalau kita ingin TPP tetap terjaga, maka kita harus berani berhemat. Bukan memotong pelayanan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.
Selain itu, Andi Harun meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan dampak sosial akibat perlambatan ekonomi. Salah satu langkah yang perlu dipersiapkan adalah memperkuat alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai instrumen penanganan keadaan darurat, bantuan sosial, maupun kebutuhan mendesak lainnya.
Menurutnya, ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Karena itu, pemerintah harus memastikan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan respons cepat apabila diperlukan.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Karena itu, kita harus menyiapkan bantalan sosial dan ruang fiskal yang memadai,” pungkasnya.
(*)
