POJOKNEGERI.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) mengubah paradigma dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah kebijakan penyesuaian fiskal nasional.
Menurutnya, berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui disiplin fiskal dan belanja yang lebih efektif.
Hal tersebut disampaikan Andi Harun saat menjadi pembicara dalam dialog publik bertajuk Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim yang diselenggarakan Ikatan Alumni PMII (IKA PMII) Kaltim di Cafe D’Bagios, Samarinda.
Diskusi itu turut menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman Bahtiar, Anggota DPR RI Syafruddin, anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, dan dipandu jurnalis senior Muhammad Khaidir.
Menurut Andi Harun, tantangan fiskal yang dihadapi daerah tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi nasional maupun global.
Karena itu, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya mempersoalkan berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap pola belanja yang selama ini diterapkan.
“Kalau ada penurunan Pendapatan Keuangan Daerah (PKD) tentu berdampak kepada daerah. Angkanya pasti menurun. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada menyalahkan keadaan. Kita harus melakukan evaluasi ke dalam,” kata Andi Harun.
Disiplin Fiskal Bukan Berarti Mengurangi Pelayanan
Andi Harun menjelaskan, tekanan terhadap fiskal nasional dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ketidakpastian ekonomi global, hingga meningkatnya tensi geopolitik internasional yang berdampak terhadap harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus dipahami sebagai tantangan bersama yang memerlukan penyesuaian di tingkat daerah.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengubah cara pandang dalam menyusun APBD.
Ia menegaskan bahwa disiplin fiskal bukan berarti menghentikan belanja pemerintah, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Disiplin fiskal bukan berarti berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemudian baru program lainnya jika ruang fiskal masih tersedia,” tegasnya.
Menurut Andi Harun, pendekatan tersebut penting agar pelayanan publik tetap terjaga meskipun kapasitas anggaran mengalami penurunan.
Dorong Zero-Based Budgeting
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan konsep zero-based budgeting dalam penyusunan anggaran.
Melalui pendekatan tersebut, setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar melanjutkan program tahun sebelumnya.
Ia menilai masih terdapat berbagai pos belanja rutin yang dapat dievaluasi agar anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Jangan lagi sekadar copy-paste anggaran dari tahun ke tahun. Semua harus berbasis kebutuhan, berbasis manfaat, dan memiliki indikator kinerja yang jelas,” ujarnya.
Sebagai contoh, Andi menyoroti belanja alat tulis kantor (ATK) yang dinilai dapat ditekan seiring meningkatnya digitalisasi layanan pemerintahan.
Menurutnya, transformasi digital seharusnya diikuti dengan penyesuaian pola belanja sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Kalau pelayanan sudah digital, belanja ATK juga harus turun. Hal-hal kecil seperti ini kalau dikumpulkan nilainya menjadi besar,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan APBD tidak lagi cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah, melainkan dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Perjuangkan Tambahan Anggaran Secara Bersama
Selain mendorong pembenahan internal, Andi Harun juga mengusulkan agar Pemprov Kaltim memimpin gerakan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Namun, menurutnya, perjuangan tersebut harus dilakukan melalui pendekatan teknokratis yang didukung data, analisis, serta dokumen yang kuat sehingga memiliki dasar argumentasi yang meyakinkan.
“Saya mengusulkan gerakan ini dipimpin Pak Gubernur bersama seluruh kepala daerah. Siapkan dokumen teknokratiknya, kemudian diperkuat perjuangan politik. Itu jauh lebih elegan dibanding hanya menyalahkan pusat,” ujarnya.
Andi Harun optimistis apabila seluruh kepala daerah di Kaltim bersatu menyampaikan kebutuhan daerah secara terukur dan berbasis data, peluang memperoleh dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat akan semakin besar.
Di akhir paparannya, ia mengingatkan pentingnya keberanian melakukan evaluasi terhadap pola pengelolaan anggaran yang selama ini berjalan.
Menurutnya, perubahan harus dimulai dari kemauan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran.
“Kita harus berani mengoreksi diri. Kalau cara yang sama terus diulang tetapi berharap hasil berbeda, itu seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, sebuah bentuk kegilaan. Karena itu kita harus belajar memperbaiki diri agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” pungkasnya. (*)
