Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah, Andi Harun Sebut Perlu Dilakukan Secara Berkala

POJOKNEGERI.com  – Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Timur terus didorong melalui kolaborasi lintas pemerintahan.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menghadapi tantangan fiskal, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Andi Harun usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BAPPERIDA Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (3/8/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Kegiatan ini turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur sebagai wadah konsolidasi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

Andi Harun: Forum Koordinasi Perlu Dilakukan Secara Berkala

Andi Harun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menghadirkan forum koordinasi antar kepala daerah. Menurutnya, komunikasi yang intensif menjadi bagian penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan berjalan selaras.

“Rakor seperti ini sangat strategis. Kalau perlu digelar secara berkala dengan tema-tema khusus, seperti pengelolaan keuangan daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun pembangunan infrastruktur. Dengan sinergi yang kuat antara provinsi dan kabupaten/kota, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama,” ujarnya.

Menurutnya, forum seperti ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga dapat menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kapasitas fiskal dan pembangunan daerah.

Percepatan Transfer Keuangan Daerah Jadi Perhatian

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam Rakor adalah realisasi bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada kabupaten dan kota yang dinilai masih perlu dipercepat.

Andi Harun menilai percepatan penyaluran tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup dalam menjalankan program pembangunan serta memastikan serapan anggaran berjalan optimal.

Selain bantuan keuangan, ia juga menyoroti realisasi penyaluran dana bagi hasil pajak kepada Kota Samarinda yang hingga saat ini masih berada di kisaran 35 persen.

“Kami berharap proses penyaluran dapat dilakukan lebih merata agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah berjalan optimal,” katanya.

Menurut Andi Harun, percepatan transfer dana akan membantu pemerintah daerah melakukan evaluasi APBD lebih awal dan memastikan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Dorong Perjuangan TKD dengan Kajian Akademik

Dalam Rakor tersebut, Andi Harun juga mengusulkan agar pemerintah daerah bersama-sama menyusun strategi untuk memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa upaya tersebut harus dilakukan dengan dukungan data yang kuat dan kajian akademik yang komprehensif sehingga kebutuhan daerah dapat disampaikan secara objektif.

“Kalau kita berjuang dengan dokumen teknokratik dan data yang lengkap, pemerintah pusat akan lebih mudah memahami kebutuhan daerah. Yang berbicara nanti bukan opini, tetapi data,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat tentu akan melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan masing-masing daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa pengelolaan APBD telah diarahkan pada belanja prioritas dan peningkatan pelayanan publik.

Ia menyatakan siap bersama-sama memperjuangkan peningkatan TKD sepanjang didukung oleh naskah akademik dan kajian teknokratik yang jelas.

Konsolidasi Antardaerah untuk Pembangunan Kaltim

Andi Harun menilai Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi langkah penting dalam membangun kesamaan visi antar daerah.

Ia mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang membuka ruang komunikasi antarpemerintah daerah secara lebih intensif.

“Suasananya sangat cair, komunikatif, dan ini merupakan langkah konsolidasi yang memang sudah lama kita tunggu. Ke depan, kami berharap Rakor seperti ini dapat dilaksanakan secara berkala agar perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Timur semakin solid dan terintegrasi,” pungkasnya.

(*)