Meski Lampaui Target, DPRD Samarinda Nilai PAD 2025 Belum Optimal
POJOKNEGERI.com – DPRD Samarinda terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, DPRD menilai capaian PAD telah menunjukkan tren positif, sekaligus membuka ruang evaluasi untuk peningkatan ke depan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Achmad Sukamto, menyampaikan bahwa indikator fiskal mengalami peningkatan dari target awal sebesar 21 persen menjadi 22,7 persen, atau naik sekitar 1,2 persen. Capaian ini dinilai sebagai langkah maju dalam memperkuat fondasi keuangan daerah.
Kendati demikian ia menegaskan capain itu sejatinya belum sepenuhnya optimal.
“Secara angka memang melebihi target tetapi dari sisi optimalisasi masih banyak yang perlu dievaluasi,” ujarnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Samarinda aktif mendorong optimalisasi berbagai sektor strategis yang menjadi sumber PAD. Sejumlah sektor seperti perusahaan daerah, pergudangan, serta unit usaha milik daerah dinilai memiliki potensi besar yang perlu terus dikembangkan.
DPRD juga memberikan perhatian khusus terhadap kinerja Badan Perkreditan Rakyat (BPR) yang mencatatkan surplus keuangan cukup besar. Potensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap PAD melalui kebijakan yang tepat dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
“BPR itu surplusnya cukup besar tapi kontribusinya ke PAD belum maksimal. Sementara ada juga sektor lain yang sudah mulai memberikan pemasukan,” jelasnya.
Transparansi Kebijakan Pajak Jadi Prioritas
Dalam rangka menjaga kepercayaan publik, DPRD Samarinda juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengalami kenaikan hingga 25 persen pada 2025.
DPRD menilai bahwa sosialisasi yang jelas terkait perhitungan objek pajak menjadi kunci agar masyarakat memahami dasar kebijakan tersebut. Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Perhitungan sekarang berdasarkan bangunan dan tanah, itu harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan,” tegasnya.
Komitmen Menuju Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Melalui evaluasi LKPJ, DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola keuangan daerah agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Evaluasi ini tidak hanya menjadi agenda rutin. Tetapi juga momentum strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan PAD. Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Capaian PAD 2025 pun menjadi gambaran bahwa dengan pengawasan dan dorongan yang konsisten, daerah memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan.
(adv/dprdsmd)
