POJOKNEGERI.com – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diperkirakan masih berlanjut hingga 2027.
DPRD menilai, keterbatasan ruang fiskal harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah menggali potensi pendapatan secara maksimal. Dengan begitu, agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan Pemkot Samarinda.
Dana Tunda Salur Masih Dinantikan
Selain menggenjot PAD, DPRD Samarinda masih berharap realisasi dana tunda salur dari pemerintah pusat dapat segera dipenuhi.
Deni mengungkapkan, dari total dana tunda salur yang disebut mencapai sekitar Rp426 miliar, hingga kini Samarinda baru menerima sekitar Rp26 miliar.
“Alhamdulillah, kemarin kita sudah menerima sekitar Rp26 miliar,” ujar Deni.
Meski pencairan tersebut belum memenuhi keseluruhan kebutuhan, DPRD bersama Pemkot Samarinda tetap diminta fokus mengelola anggaran yang tersedia agar pembangunan tidak terhenti.
Menurut Deni, kondisi efisiensi harus disikapi dengan menentukan skala prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pendidikan dan Kesehatan Tidak Boleh Terabaikan
Dalam pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD Samarinda menekankan agar pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Pendidikan, kesehatan, dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas di tengah penyesuaian anggaran.
“Di tengah kondisi efisiensi saat ini, yang utama adalah Pemerintah Kota tetap memprioritaskan pelayanan dasar bagi masyarakat,” kata Deni.
Tiga Strategi Tingkatkan PAD
Untuk memperkuat pendapatan daerah, DPRD Samarinda mendorong Pemkot menerapkan tiga strategi, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, dan inovasi.
Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber PAD yang telah tersedia. Sektor pajak menjadi salah satu perhatian karena selama ini menjadi penopang pendapatan daerah.
Deni menilai potensi pajak, termasuk pajak makan dan minum serta restoran, masih perlu digali dan diawasi secara lebih optimal.
“Artinya, sumber PAD yang sudah tersedia harus kita optimalkan agar penerimaannya bisa maksimal,” jelasnya.
Pariwisata Dinilai Bisa Jadi Kekuatan Baru
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar adalah pariwisata. DPRD melihat perkembangan sejumlah kawasan dan aktivitas wisata di Samarinda mulai menunjukkan geliat.
Namun, menurut Deni, potensi tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian dan pengelolaan dari pemerintah daerah.
“Banyak sektor pariwisata di Kota Samarinda yang mulai tumbuh, tetapi kehadiran Pemerintah Kota di sektor tersebut masih belum maksimal,” ungkapnya.
Target PAD Rp1,3 Triliun
DPRD Samarinda juga telah mendorong Pemkot menetapkan target PAD sebesar Rp1,3 triliun.
Target tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu bagi perangkat daerah untuk semakin serius mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki Samarinda.
Deni berharap kesepakatan yang telah dituangkan dalam KUA PPAS dapat dilaksanakan secara maksimal pada 2027.
“Mudah-mudahan nanti di tahun 2027 yang akan datang, apa yang kita sepakati dalam KUA PPAS bisa terlaksana dengan maksimal supaya apa? Agar pembangunan, pemerataan, kesejahteraan di Kota Samarinda bisa berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
(*)
