Dasmiah Resmi Pimpin Bapenda Kaltim, Fokus Genjot PAD dan Kepatuhan Pajak Perusahaan
POJOKNEGERI.com – Dasmiah resmi memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur setelah dilantik oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Senin (28/9/2026).
Pelantikan tersebut menandai langkah baru Dasmiah yang sebelumnya dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kaltim, di tengah tugasnya sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim.
Pengalaman Dasmiah sebelum masuk ke jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim terbilang lintas bidang. Kariernya pernah dimulai dari dunia pendidikan dengan menjadi kepala SMP Negeri 12, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5 Samarinda.
Setelah itu, Dasmiah menempati sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebelum melanjutkan tugas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pada 2023, Dasmiah dipercaya menjadi Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim. Dalam jabatan tersebut, ia turut terlibat dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah daerah, termasuk program Gratispol Pendidikan.
Kini, pengalaman tersebut menjadi bekal Dasmiah dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Bapenda Kaltim.
Fokus Tingkatkan Pendapatan Daerah
Sebagai pimpinan baru Bapenda Kaltim, Dasmiah langsung menempatkan optimalisasi pendapatan daerah sebagai salah satu perhatian utama.
Sejumlah sektor penerimaan akan menjadi perhatian, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak alat berat, hingga Pajak Air Permukaan (PAP).
Namun, Dasmiah menyebut langkah awal yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim untuk menentukan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Langkah ke depan yang akan kita ambil, yang pertama adalah minta arahan Pak Gubernur bagaimana cara meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Timur,” kata Dasmiah.
Menurut dia, penerimaan daerah memiliki posisi penting karena pembangunan dan pelayanan publik membutuhkan dukungan pendapatan yang optimal.
Karena itu, peningkatan penerimaan tidak hanya dilakukan melalui penguatan internal Bapenda, tetapi juga dengan memperluas kolaborasi bersama berbagai pihak.
Bidik Kepatuhan Perusahaan Besar
Salah satu kelompok stakeholder yang menjadi perhatian Dasmiah adalah perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
Bapenda Kaltim akan mendorong perusahaan agar semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang menjadi bagian dari penerimaan daerah.
“Kita juga akan meningkatkan kerja sama dengan seluruh stakeholder, terutama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Dasmiah berharap perusahaan yang beroperasi di Kaltim memiliki komitmen untuk ikut mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak.
Ia secara khusus menyebut sejumlah kewajiban yang akan menjadi perhatian, termasuk PKB, pajak alat berat, dan PAP.
“Insya Allah kita meminta komitmennya untuk sama-sama membangun Kalimantan Timur dengan ketaatannya membayar pajak, baik pajak PKB, maupun pajak alat berat, maupun pajak PAP,” jelasnya.
Pajak untuk Pembangunan Kaltim
Selain perusahaan, Dasmiah juga mengajak masyarakat memahami keterkaitan antara kepatuhan membayar pajak dengan pembangunan daerah.
Menurut dia, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber yang mendukung pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan penerimaan daerah juga menjadi bagian penting dalam membangun kepatuhan pajak.
Dasmiah berharap seluruh penerimaan yang dikelola pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Kalimantan Timur.
“Harapan kita semua juga seluruh masyarakat Kalimantan Timur, karena pajak adalah salah satu sarana untuk pembangunan Kalimantan Timur, percaya pada kita bahwa dana mereka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan Kalimantan Timur,” pungkas Dasmiah.
(advbapendakaltim)
