Efisiensi Jadi Strategi DPRD Samarinda Menjaga Kinerja dan Pelayanan Publik di Tengah Pemotongan DBH
POJOKNEGERI.com – DPRD Kota Samarinda menunjukkan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat meskipun menghadapi tantangan berupa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Melalui langkah-langkah efisiensi yang terukur, DPRD memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tetap berjalan secara optimal.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa lembaga legislatif mengambil sejumlah langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Sebagai langkah menyikapi dampak pemotongan DBH, kami melakukan pengurangan pada beberapa kegiatan, termasuk anggaran makan minum dan perjalanan dinas,” kata Celni.
Menurutnya, DPRD memilih melakukan penghematan pada pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama dewan. Kebijakan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab DPRD dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan yang ada.
Langkah efisiensi ini sekaligus menunjukkan keseriusan DPRD Samarinda dalam mendukung stabilitas pemerintahan daerah agar berbagai program prioritas tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana.
PAD Menjadi Penopang Pembangunan Daerah
Di tengah berkurangnya alokasi DBH, DPRD Samarinda tetap optimistis karena Kota Samarinda memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup kuat.
Tingginya PAD menjadi salah satu faktor penting yang membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan berbagai program pembangunan serta merealisasikan pokok-pokok pikiran (pokir) yang telah disusun untuk kepentingan masyarakat.
Celni menjelaskan bahwa kontribusi PAD memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk tetap menjalankan sejumlah agenda pembangunan yang menjadi kebutuhan warga.
“PAD Kota Samarinda yang cukup tinggi membantu terlaksananya sejumlah pokir yang tengah dilakukan oleh DPRD,” ungkap Celni.
DPRD memandang optimalisasi PAD sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan peningkatan penerimaan daerah yang berkelanjutan, pemerintah kota dapat terus menghadirkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, peningkatan PAD juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat, sehingga stabilitas pembangunan dapat lebih terjaga.
Digitalisasi Transaksi Jadi Strategi Tingkatkan Pendapatan
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD, DPRD Samarinda terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem transaksi daerah. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus mempersempit ruang terjadinya kebocoran penerimaan.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPRD aktif melakukan koordinasi dan hearing bersama berbagai pihak terkait guna mencari formulasi terbaik dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Yang saat ini kami percepat adalah sosialisasi serta pelatihan penerapan QRIS bekerja sama dengan Bank Indonesia,” jelasnya.
Penerapan QRIS dinilai mampu memperluas penggunaan transaksi non-tunai, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Sistem pembayaran digital yang terintegrasi memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara real time dan lebih mudah diawasi.
Melalui langkah ini, DPRD berharap potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan secara maksimal sehingga pendapatan yang masuk ke kas daerah semakin optimal.
Dengan dukungan digitalisasi dan penguatan PAD, DPRD Samarinda optimistis berbagai program pembangunan dan pelayanan publik akan tetap berjalan dengan baik meskipun daerah menghadapi tantangan fiskal akibat pemotongan DBH.
(*/ADVdprdsmd)
