POJOKNEGERI.com – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kaltim di Karang Paci pada Selasa (21/4/2026).
Massa aksi menyuarakan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Sejak pagi, massa dari berbagai elemen—mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat, komunitas kedaerahan hingga kelompok difabel—berkumpul dan mengepung pintu masuk gedung dewan.
Aksi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, menciptakan suasana yang khidmat sekaligus penuh semangat perlawanan.
Setelah itu, orasi mulai menggema dari atas mobil komando yang diparkir tepat di depan gerbang utama DPRD. Para orator secara bergantian menyuarakan keresahan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Gerbang DPRD yang tertutup rapat menjadi simbol jarak antara penguasa dan masyarakat. Massa bahkan sempat merobek baliho ucapan Hari Kartini yang terpasang di sekitar lokasi, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap kondisi yang mereka anggap tidak mencerminkan semangat emansipasi dan keadilan sosial.
Koordinator aksi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai kontroversial.
“Yang kami suarakan adalah penghentian nepotisme. Ini akar dari berbagai persoalan, termasuk potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya di hadapan massa.
Isu Nepotisme dan Dugaan Praktik Dinasti Jadi Sorotan
Isu nepotisme dan dugaan praktik dinasti kekuasaan menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Massa menilai praktik semacam itu berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta menghambat prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, massa juga menyoroti kebijakan belanja pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Kritik diarahkan pada pengeluaran untuk kendaraan dinas mewah serta renovasi rumah jabatan gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar, di tengah kondisi efisiensi anggaran.
Di tengah tekanan massa, sejumlah anggota DPRD Kaltim akhirnya turun menemui demonstran. Salah satu perwakilan Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan bahwa pihaknya menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari demokrasi.
“Kami menilai ini adalah proses penyampaian aspirasi masyarakat. Tentu akan kami bahas lebih lanjut di internal fraksi,” ujarnya.
Namun, ia belum dapat memastikan sikap resmi fraksi terhadap tuntutan yang disampaikan. Karena masih menunggu pembahasan internal serta arahan dari pimpinan DPRD.
Tanggapan DPRD Kaltim
Sementara itu, respons lebih konkret datang dari Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia memastikan bahwa unsur pimpinan dan seluruh ketua fraksi telah sepakat untuk menindaklanjuti tuntutan massa, khususnya terkait usulan penggunaan hak angket.
“Secara prinsip kita sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi ini. Namun mekanismenya harus melalui tahapan, dimulai dari rapat pimpinan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap langkah tersebut telah menguat di internal DPRD. Bahkan, menurutnya, tujuh fraksi yang ada telah menunjukkan kesepahaman untuk membahas lebih lanjut usulan tersebut.
“Unsur pimpinan dan fraksi sudah satu suara. Tinggal kita rapatkan untuk menentukan langkah kelembagaan berikutnya,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen di hadapan publik, sejumlah anggota DPRD Kaltim juga menandatangani pakta integritas langsung di depan massa aksi. Dokumen tersebut berisi komitmen untuk menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendukung penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Beberapa nama yang terlihat menandatangani pakta tersebut antara lain Husni Fahruddin, Afif Rayhan Harun, Sabaruddin Panrecalle, hingga Agus Aras dan Akhmed Reza Fachlevi.
Ketua DPRD Kaltim Tak Terlihat
Namun, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tidak terlihat dalam momen penandatanganan tersebut, yang kemudian menjadi sorotan tersendiri di kalangan peserta aksi.
Aksi ini tidak hanya menunjukkan tingginya partisipasi publik dalam menyuarakan aspirasi, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya tekanan terhadap lembaga legislatif untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Meski berlangsung dengan tensi tinggi, aksi tetap berjalan relatif tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Massa berharap, komitmen yang telah disampaikan oleh DPRD tidak berhenti pada simbolik semata, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret melalui mekanisme resmi.
Dengan menguatnya dorongan penggunaan hak angket, publik kini menanti apakah DPRD Kaltim benar-benar akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Di sisi lain, aksi ini juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada transparansi, keberpihakan, dan keberanian dalam menegakkan prinsip keadilan.
Gelombang aspirasi yang diperkirakan terus membesar kini bergerak menuju depan kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda. Hingga berita ini diturunkan, ribuan massa aksi terlihat terus memadati ruas jalan. Namun hingga saat ini aksi unjuk rasa belum dilakukan.
(tim redaksi)
