Generasi Emas 2045 Terancam, DPRD Soroti Kekurangan Guru di Samarinda

POJOKNEGERI.com – Sektor pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam mewujudkan Generasi Emas 2045.

Karena itu, kebutuhan tenaga pendidik tidak cukup ditangani melalui kebijakan jangka pendek, melainkan harus menjadi bagian dari perencanaan nasional yang berkelanjutan.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menanggapi kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN.

Menurut Ismail, kebijakan tersebut patut diapresiasi karena memberikan kepastian bagi guru honorer yang selama ini masih menjadi tulang punggung proses belajar mengajar di sejumlah sekolah negeri.

Melalui aturan itu, guru non-ASN yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih dapat ditugaskan mengajar hingga tahun 2026.

“Dengan kebijakan ini, guru honorer tetap mendapat ruang mengajar di sekolah negeri hingga 2026,”ujarnya.

Ia menilai keberadaan guru non-ASN masih sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar.

“Kehadiran guru honorer memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar tanpa hambatan,” pungkasnya.

Meski demikian, Ismail menegaskan surat edaran tersebut belum menyentuh akar persoalan pendidikan yang dihadapi Kota Samarinda, yakni masih tingginya kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, kebutuhan guru saat ini masih jauh dari ideal. Kekurangan tenaga pengajar tercatat mencapai sekitar 760 orang.

“Data Dinas Pendidikan menunjukkan Samarinda masih kekurangan sekitar 760 guru di sekolah negeri,” paparnnya.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena banyak guru memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir, sementara proses pengadaan tenaga pendidik baru belum mampu mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.

Hal ini mengakibatkan banyak sekolah melakukan berbagai penyesuaian untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar.

Legislatif Kota Tepian lantas mendorong pemerintah pusat untuk menyiapkan solusi yang lebih permanen.

Salah satunya addalah membuka kembali formasi CPNS khusus guru serta memperkuat rekrutmen tenaga pendidik agar kebutuhan sekolah dapat terpenuhi 

“kita berharap ada solusi permanen, tidak hanya kemudian solusi yang sifatnya sementara,” tegasnya.

(*/ADVdprdsmd)