DPRD Samarinda Soroti Tingginya Pengangguran Meski APBD Besar
POJOKNEGERI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
DPRD menilai bahwa meskipun APBD memiliki nilai yang besar, dampaknya terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
APBD Besar Harus Lebih Berdampak pada Penyerapan Tenaga Kerja
DPRD menyoroti besarnya APBD yang sempat mencapai sekitar Rp5,1 triliun. Namun, Anhar menilai besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka pengangguran secara optimal.
“Dengan besaran anggaran seperti itu, seharusnya bisa memberikan dampak yang lebih kuat dalam menurunkan angka pengangguran secara signifikan,” tegas Anhar.
DPRD menekankan pentingnya perbaikan tata kelola program pembangunan agar lebih terarah pada sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja secara luas, tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik semata.
Evaluasi Kontribusi APBD terhadap Perekonomian Daerah
Memasuki tahun 2026, APBD Samarinda tercatat mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp3,1 triliun. Meski demikian, DPRD meminta pemerintah daerah tetap menjaga fokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Anhar menjelaskan bahwa kontribusi APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif kecil.
“Tingkat pengangguran kita masih cukup tinggi, sementara kontribusi APBD terhadap PDRB baru sekitar 7 sampai 8 persen terhadap pergerakan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurut DPRD, kondisi ini menunjukkan perlunya strategi baru dalam mengoptimalkan belanja daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada penciptaan kerja.
Serapan Tenaga Kerja Lokal Masih Perlu Ditingkatkan
DPRD juga menyoroti pelaksanaan sejumlah proyek strategis di Samarinda, termasuk proyek infrastruktur berskala besar. Anhar menilai serapan tenaga kerja lokal masih belum maksimal.
“Program pembangunan pemerintah sebenarnya cukup banyak. Tapi sayangnya, serapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek tersebut sangat minim,” kritiknya.
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif untuk memastikan masyarakat lokal memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar dalam proyek pembangunan.
Dorongan Penguatan Ekonomi Berbasis Daerah
DPRD turut menyoroti ketergantungan proyek terhadap tenaga kerja dan material dari luar daerah. Kondisi ini, menurut mereka, menyebabkan perputaran ekonomi belum sepenuhnya terjadi di dalam daerah.
“Mayoritas pekerjanya dari luar daerah. Belanja materialnya juga dari Surabaya dan Jakarta. Otomatis uangnya berputar di luar, tidak di daerah sendiri,” pungkas Anhar.
DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan ekonomi berbasis lokal, sehingga pembangunan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(*/ADVdprdsmd)
