POJOKNEGERI.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas penyelidikan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan.
Di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung, polisi juga menelusuri penyebab kebakaran untuk mengungkap pihak yang diduga bertanggung jawab.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kepolisian menjalankan proses pemadaman dan investigasi secara bersamaan.
Menurut dia, aparat tidak hanya berfokus pada penanganan api, tetapi juga mengumpulkan informasi dari lokasi kejadian.
“Saat ini yang sedang kita lakukan, melakukan pemadaman,” kata Listyo usai meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Jalan Raya Lontar Candi Lempung, Surabaya, Jumat (21/8).
Listyo menjelaskan, personel kepolisian juga bergerak untuk mencari fakta di balik kebakaran yang terjadi.
Polisi menelusuri lokasi dan mengumpulkan keterangan guna mengetahui faktor yang memicu munculnya api.
“Sekaligus juga tentunya kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ucapnya.
Sejumlah Orang Diamankan
Dalam proses penyelidikan tersebut, Polri telah mengambil langkah hukum terhadap sejumlah orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan karhutla.
Listyo memastikan polisi tidak berhenti pada penanganan di lapangan, tetapi juga mengejar pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran.
“Artinya, beberapa nama sudah kita amankan,” ujarnya.
Meski begitu, Kapolri belum membeberkan identitas maupun peran orang-orang yang telah diamankan. Polisi masih menjalankan pemeriksaan untuk mengungkap keterlibatan mereka serta memastikan penyebab kebakaran berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya aparat untuk memastikan karhutla tidak hanya ditangani dari sisi pemadaman. Polisi juga perlu mengungkap apakah kebakaran muncul akibat faktor alam, kelalaian, maupun tindakan yang dilakukan secara sengaja.
DPR Dorong Status Bencana Nasional
Sementara itu, kondisi karhutla di Kalimantan mendapat perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.
Daniel menilai kebakaran telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Asap dan kebakaran tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi kesehatan serta menekan kegiatan ekonomi di berbagai daerah.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata anggota DPR dari Kalimantan Barat itu dalam keterangan tertulis, Jumat.
Menurut Daniel, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan memperkuat penanganan agar dampak karhutla tidak semakin meluas. Penetapan status bencana nasional, menurut dia, dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat respons pemerintah terhadap situasi yang semakin serius.
Hotspot Terkonsentrasi di Kalimantan Tengah
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mencatat tingginya sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah mencatat jumlah hotspot tertinggi dengan 767 titik.
Kalimantan Barat berada di posisi berikutnya dengan 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing mencatat 74 titik. Kalimantan Utara memiliki jumlah hotspot paling sedikit dengan tiga titik.
Data tersebut menunjukkan luasnya sebaran potensi kebakaran di Pulau Kalimantan. Kondisi ini membuat pemerintah dan aparat harus bergerak cepat untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
(*)
