POJOKNEGERI.com – Iran menegaskan bahwa program rudal balistiknya tetap menjadi garis merah yang tidak akan jadi pembahasan dalam perundingan dengan Amerika Serikat (AS) maupun negara lain.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan sikap tersebut saat melakukan kunjungan resmi ke Pakistan dan menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Selasa (23/6).
Dalam kesempatan itu, Pezeshkian menekankan bahwa kemampuan militer Iran merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional yang tidak bisa bahan negosiasi dalam kondisi apa pun. Menurutnya, setiap negara memiliki hak untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya dari berbagai ancaman eksternal.
Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang pembahasan mengenai kekuatan militernya, termasuk rudal balistik, dalam forum diplomatik mana pun. Bagi Teheran, kemampuan pertahanan merupakan kebutuhan strategis yang tidak dapat terpisahkan dari upaya menjaga stabilitas negara.
“Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza. Tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda,” kata Pezeshkian.
Pernyataan tersebut menunjukkan sikap tegas Iran yang selama ini menolak upaya sejumlah pihak untuk memasukkan program rudal balistik ke dalam agenda negosiasi internasional.
Pakistan Soroti Standar Ganda dalam Isu Rudal
Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa perjanjian awal yang telah AS dan Iran tandatangani bersama para mediator tidak memuat pembahasan mengenai rudal balistik Iran.
Sharif menilai tidak adil jika sebagian negara boleh memiliki kemampuan rudal balistik. Sementara negara lain justru ada larangan mengembangkan sistem pertahanan serupa. Ia menegaskan bahwa pendekatan seperti itu mencerminkan standar ganda dalam hubungan internasional.
“Tidak boleh ada standar ganda… bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menolerir kemunafikan ini,” kata Sharif.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dukungan Pakistan terhadap hak Iran untuk mempertahankan kemampuan pertahanannya, selama tetap berada dalam koridor hukum dan kedaulatan negara.
Bahas Progres Perundingan AS-Iran
Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan berlangsung beberapa hari setelah AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman (MoU) serta mengadakan pembicaraan teknis di Swiss dalam rangka mendorong tercapainya kesepakatan damai.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan terbaru perundingan antara Washington dan Teheran. Mereka juga membicarakan upaya memperkuat hubungan bilateral Iran dan Pakistan di berbagai bidang strategis.
Pakistan berperan sebagai salah satu mediator dalam proses negosiasi AS-Iran bersama Qatar. Karena itu, Islamabad terus mengikuti perkembangan pembicaraan kedua negara dan berupaya mendorong terciptanya solusi diplomatik yang berkelanjutan.
Sharif menegaskan bahwa Pakistan akan terus memainkan peran konstruktif untuk membantu menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah.
Rudal Balistik Tetap Jadi Isu Sensitif
Sebelum tercapainya kesepakatan awal, AS yang mendapat dorongan dari Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok proksinya di Timur Tengah ke dalam agenda perundingan. Namun Iran secara konsisten menolak usulan tersebut.
Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, isu tersebut selalu menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai diskusi mengenai hubungan Iran dengan negara-negara Barat.
Meski demikian, dalam MoU yang telah ditandatangani AS dan Iran, persoalan rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memunculkan berbagai penilaian dari pengamat internasional. Sebagian pihak menilai kesepakatan damai yang mulai dirintis Washington dan Teheran tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan Israel, terutama terkait tuntutan pembatasan program rudal Iran.
Hingga saat ini, Iran tetap mempertahankan posisinya bahwa kemampuan rudal balistik merupakan bagian dari hak pertahanan negara yang tidak dapat dinegosiasikan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa isu pertahanan masih menjadi garis merah bagi Teheran dalam setiap proses diplomasi dengan negara lain.
(*)
