DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot, ASN Harus Jadi Percontohan Parkir Berlangganan
POJOKNEGERI.com – Dewan Prwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti rencana pemberlakuan parkir berlangganan yang tengah digodok Dinas Perhubungan (Dishub).
Sorotan ini datang dari Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengingatkan agar kebijakan ini tidak menjadi beban baru bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya jaminan bebas dari juru parkir (jukir) liar sebelum kebijakan diterapkan. Samri Saputra mengatakan kebijak ini membawa sisi positif dalam mengurangi kebocoran pendapatas asli daerah.
“Ini pendapatan daerah lebih terarah dan mengurangi kebocoran. Tapi sisi negatifnya, masyarakat agak keberatan. Belum tentu warga yang jarang keluar ke tempat umum harus diberlakukan hal yang sama,” kata Samri
ASN Jadi Percontohan Wajib
Samri menilai, sebelum menyasar masyarakat luas, Pemkot harus terlebih dahulu memastikan sistem ini berjalan baik di internal pemerintahan.
Ia menyarankan agar seluruh ASN diwajibkan menggunakan parkir berlangganan sebagai pilot project.
“Dimaksimalkan dulu di lingkungan Pemkot. Seluruh pegawai tanpa terkecuali wajib parkir berlangganan sebagai percontohan yang matang. Jika internal sudah solid, baru ke masyarakat,” katanya.
Dengan langkah ini, kelemahan sistem dapat diidentifikasi lebih awal sehingga penerapan di masyarakat tidak menimbulkan resistensi.
Kekhawatiran Kerugian Ganda
Meski mendukung konsep pengelolaan parkir yang lebih transparan, Samri tetap meragukan efektivitas kebijakan ini dalam memberantas jukir liar. Ia mengingatkan risiko masyarakat mengalami kerugian ganda.
“Apakah ada jaminan saat parkir tidak ditarikin lagi? Masih banyak jukir liar yang tidak terdata oleh Dishub. Jangan sampai masyarakat rugi dua kali,” tegasnya.
Menurutnya, warga bisa saja sudah membayar langganan bulanan, tetapi tetap ditarik biaya oleh oknum jukir di lapangan.
“Sudah berlangganan tapi masih ditagih dengan sistem premanisme. Pemkot harus menjamin jukir liar diberantas habis,” imbuhnya.
Perlu Pengawasan Ketat
Samri menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan pengawasan. Tanpa langkah tegas menertibkan jukir liar, parkir berlangganan hanya akan menambah beban masyarakat.
“Jangan sampai beban persoalan jukir liar ini langsung dialihkan ke warga, sementara mereka sudah membayar berbagai macam pajak,” ujarnya.
Ia berharap Pemkot tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan ini. Baginya, keberanian pemerintah menindak oknum jukir nakal adalah kunci kenyamanan warga.
Sebagai penutup, Samri menegaskan bahwa parkir berlangganan bisa saja menjadi solusi, asalkan masyarakat mendapatkan jaminan kenyamanan.
“Intinya, parkir berlangganan boleh saja sebagai solusi, tapi harus ada jaminan kenyamanan bagi masyarakat,” pungkasnya.
(adv/dprdsmd)
