Di Tengah Gelombang Kritik, Qodari Tegaskan MBG Tak Akan Berhenti
POJOKNEGERI.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun sejumlah kelompok menyuarakan penolakan dan meminta penghentian program tersebut.
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa MBG merupakan bagian dari janji politik Presiden Prabowo Subianto yang harus direalisasikan selama masa pemerintahannya.
Menurut Qodari, program MBG bukan sekadar kebijakan biasa yang dapat dihentikan atas dasar tuntutan politik. Program tersebut telah menjadi bagian dari visi dan misi yang ditawarkan Prabowo kepada masyarakat sejak masa kampanye hingga terpilih sebagai presiden.
Qodari menjelaskan bahwa masyarakat telah memberikan mandat kepada Prabowo untuk menjalankan program-program yang dijanjikan selama kontestasi politik berlangsung.
“Pada titik itu saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG enggak bisa Anda langsung minta berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo,” ujar Qodari dikutip dari CNNIndonesia.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang program MBG sebagai bagian dari amanat politik yang harus dijalankan, bukan sekadar pilihan kebijakan yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu.
Kritik Teknis Masih Terbuka, Penghentian Program Ditolak
Qodari mengakui bahwa program MBG tidak lepas dari kritik dan masukan dari berbagai kalangan. Namun, ia membedakan kritik terhadap program tersebut ke dalam dua kelompok, yakni kritik yang bersifat teknokratis dan kritik yang bersifat politik.
Menurutnya, pemerintah tetap membuka ruang diskusi terhadap berbagai persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan program. Masukan terkait efektivitas, distribusi, kualitas layanan, hingga pengelolaan anggaran dapat menjadi bahan evaluasi agar program berjalan lebih baik.
Meski demikian, Qodari menegaskan bahwa tuntutan untuk menghentikan MBG secara keseluruhan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan mandat yang telah diberikan masyarakat kepada Presiden Prabowo.
“Untuk yang bersifat politik, menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar menurut saya kalau meminta Prabowo menghentikan program itu,” katanya.
Ia menilai bahwa kritik teknis dan kritik politik harus dipisahkan agar pembahasan mengenai MBG tetap berada pada konteks yang tepat. Pemerintah, kata dia, siap memperbaiki pelaksanaan program, tetapi tidak akan menghentikan kebijakan yang telah menjadi janji utama presiden.
MBG Disebut Bagian dari Janji yang Harus Dipenuhi
Lebih lanjut, Qodari menilai penghentian program MBG justru akan menimbulkan persoalan baru karena dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap janji kampanye. Ia menegaskan bahwa rakyat memilih Prabowo dengan mempertimbangkan berbagai program yang ditawarkan, termasuk program makan bergizi gratis.
Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan program tersebut terlaksana sesuai rencana. Menurutnya, keberhasilan demokrasi juga ditentukan oleh kemampuan pemimpin terpilih dalam merealisasikan komitmen yang telah disampaikan kepada publik.
Qodari juga mengingatkan kelompok yang menolak MBG agar melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas. Ia menilai tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap program tersebut.
“Jangan hanya lihat diri anda sendiri yang menolak MBG. Lihatlah 90 juta masyarakat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Satu paket dengan program kerjanya, visi misinya,” kata Qodari.
Pernyataan itu menegaskan keyakinan pemerintah bahwa MBG merupakan bagian dari mandat publik yang harus diwujudkan.
(*)
