54 Orang Meninggal, BNPB Perkuat Operasi Penanganan Gempa NTT

00:00 / 04:32 1×
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto  Foto: Dok. Pojoknegeri
Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

POJOKNEGERI.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengerahkan armada udara, darat, dan laut untuk menjangkau wilayah terdampak, termasuk daerah yang terisolasi.

Hingga Senin (17/8/2026), bencana tersebut telah menyebabkan 54 orang meninggal dunia.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan Posko Nasional penanganan gempa NTT beroperasi dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Posko tersebut menampung sekaligus menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak.

Bantuan Disalurkan dari Dua Posko

BNPB juga telah menyalurkan 50 ribu paket bantuan dari Presiden Prabowo Subianto melalui dua posko utama di NTT, yakni Labuan Bajo dan Maumere.

“Logistik dari posko utama Labuan Bajo dikerahkan untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

BNPB menempatkan enam pesawat di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere. Armada tersebut mencakup helikopter yang mendukung proses evakuasi medis darurat.

Di jalur darat, pemerintah mengerahkan truk logistik berukuran besar dari sejumlah titik distribusi utama. Sementara itu, kapal Pelni dan kapal feri mendukung pengiriman bantuan melalui jalur laut, termasuk menuju wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.

Pendataan Kerusakan Dipercepat

Suharyanto mencatat korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 54 jiwa. Sementara itu, petugas masih memperbarui data korban luka secara dinamis.

BNPB meminta pemerintah daerah mendata kerusakan secara paralel dan berjenjang tanpa menunggu seluruh data terkumpul.

“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.

“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” imbuhnya.

(*)

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif
Pojoknegeri
Redaksi Pojoknegeri

Tim redaksi Pojoknegeri menyajikan berita independen dan berimbang untuk Indonesia.

Lihat Semua Artikel
Bagikan berita ini: Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram