POJOKNEGERI.com – Pemerintah menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga akhir 2026.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan mempertahankan perusahaan yang produktif dan menutup BUMN yang dinilai tidak mampu menciptakan nilai tambah bagi negara.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN dalam proses perampingan tersebut.
Ia menyebut langkah itu menjadi bagian dari upaya membenahi struktur perusahaan negara yang selama ini berkembang hingga mencakup ribuan entitas.
“750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Temukan 1.074 Entitas BUMN
Prabowo mengatakan pemerintah sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya berada di kisaran 300 hingga 400 perusahaan. Namun, pendataan yang dilakukan setelah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menunjukkan jumlahnya mencapai 1.074 entitas.
Jumlah tersebut mencakup BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
Menurut Prabowo, pemerintah menemukan sejumlah perusahaan yang tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Ia juga menyoroti laporan keuangan sejumlah BUMN yang dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi perusahaan.
Prabowo menegaskan pemerintah harus mengembalikan fungsi BUMN sebagai aset yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi, bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tutur dia.
Wacana Pengadilan Ad Hoc
Selain merampingkan jumlah perusahaan, Prabowo membuka kemungkinan mengusut pengelolaan BUMN selama tiga dekade terakhir. Ia bahkan mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk menangani persoalan tersebut.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” ucap Prabowo.
Ia menyampaikan wacana tersebut karena pemerintah menilai persoalan BUMN tidak hanya berkaitan dengan struktur perusahaan saat ini. Sejumlah persoalan pengelolaan masa lalu juga perlu ditelusuri agar pembenahan perusahaan negara berjalan menyeluruh.
Prabowo turut menyoroti BUMN yang memiliki kerja sama dengan perusahaan asing. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan seluruh kerja sama tersebut tetap melindungi kepentingan negara.
Buka Opsi Amnesti
Prabowo juga membuka kemungkinan memberikan mekanisme khusus bagi pengurus BUMN yang bersedia mengakui kesalahan.
Ia mengusulkan peluang semacam amnesti bagi mereka yang menyadari kesalahan dan menyatakan bertobat. Namun, Prabowo menyerahkan keputusan mengenai mekanisme tersebut kepada DPR.
“Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” kata dia.
Hemat Rp50 Triliun
Prabowo menyebut perampingan BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Pemerintah akan mengarahkan dana tersebut untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta kegiatan lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dengan target menyisakan maksimal 300 BUMN, pemerintah ingin membangun struktur perusahaan negara yang lebih ramping dan produktif. Prabowo menegaskan pemerintah hanya akan mempertahankan perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
(*)
