POJOKNEGERI.com – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik terhadap rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan blusukan ke berbagai daerah.
Menurut Hasto, yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar kunjungan lapangan, melainkan pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang diambil selama dua periode kepemimpinannya.
“Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” ucap Hasto di Kantor PDIP Lenteng Agung, Senin (1/6).
Sorotan terhadap Kondisi Fiskal Pemerintahan Prabowo
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyinggung kondisi fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Ia menilai pemerintah tengah menghadapi sejumlah tantangan ekonomi dan fiskal yang cukup kompleks.
Menurut Hasto, tekanan fiskal yang terjadi tidak sepenuhnya berasal dari kebijakan pemerintahan sekarang, melainkan merupakan akumulasi dari kebijakan pada periode sebelumnya. Ia menilai warisan kebijakan tersebut ikut membentuk kondisi anggaran negara saat ini.
“Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” kata Hasto.
Kritik atas Bansos, Infrastruktur, dan Proyek Strategis
Hasto kemudian mengkritik sejumlah kebijakan pada periode sebelumnya, termasuk penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos) dalam jumlah besar pada tahun politik 2024. Ia menyebut bahwa sejumlah pengamat politik internasional menilai nilai belanja tersebut mencapai lebih dari 13 miliar dolar AS.
Ia juga menyoroti proyek infrastruktur yang menurutnya tidak menghasilkan dampak pengganda ekonomi yang signifikan. Selain itu, Hasto mengkritik kebijakan pemindahan ibu kota negara serta program hilirisasi yang ia nilai belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat luas.
“Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar USD, kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier, efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki,” jelasnya.
Dampak Politik dan Sorotan Publik
Hasto menilai bahwa berbagai kebijakan tersebut kini mulai mendapat sorotan publik karena dianggap berdampak pada sistem yang lebih luas, termasuk sistem hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawasi dan mempertanyakan dampak dari kebijakan yang telah diambil pada masa lalu.
Menurutnya, diskursus publik akan semakin berkembang seiring munculnya berbagai konsekuensi kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat merata. Ia juga menilai bahwa perdebatan ini akan terus berlanjut dalam ruang politik nasional.
“Ini yang kemudian digugat, ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” ujarnya.
Dengan pernyataan tersebut, Hasto kembali menegaskan posisi politik PDI Perjuangan dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan sebelumnya sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan saat ini.
(*)
