Pemerintah Iran Rilis Data Resmi Korban Demonstrasi
POJOKNEGERI.COM – Pemerintah Iran untuk pertama kalinya merilis data resmi jumlah korban jiwa akibat gelombang demonstrasi yang melanda negara tersebut sejak akhir Desember 2025. Pemerintah melaporkan sedikitnya 3.117 orang tewas akibat penindakan aparat keamanan di tengah memburuknya situasi domestik serta meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.
Pemerintah menyampaikan data resmi itu melalui televisi pemerintah Press TV pada Rabu (21/1/2026), dengan mengutip pernyataan Yayasan Martir, lembaga negara yang mencatat korban konflik dan kerusuhan. Rilis tersebut menjadi laporan resmi pertama pemerintah Iran mengenai jumlah korban jiwa sejak aksi protes meluas ke berbagai kota besar dan kecil di seluruh negeri.
Dalam laporan tersebut, pemerintah menyebutkan bahwa dari total 3.117 korban tewas, sebanyak 2.427 orang terdiri atas warga sipil dan personel keamanan. Pemerintah tidak merinci secara terpisah jumlah demonstran dan aparat yang masuk dalam angka tersebut, maupun lokasi kejadian yang paling banyak memakan korban.
Otoritas Iran menyatakan bahwa mereka melakukan rilis data ini sebagai bentuk transparansi kepada publik. Hal ini di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi keamanan di negara tersebut. Namun, pemerintah tetap menegaskan bahwa aparat bertindak untuk menjaga stabilitas nasional dan menghadapi ancaman pada negara.
Perbedaan Data dengan Organisasi HAM
Angka resmi yang pemerintah Iran sampaikan tersebut berbeda dengan data yang sejumlah organisasi hak asasi manusia himpun. Kantor Berita Aktivis HAM HaMaha Ra (HRA) melaporkan sedikitnya 4.519 orang tewas akibat demonstrasi di Iran. Menurut HRA, jumlah tersebut mencakup 4.251 demonstran, 197 personel keamanan, 35 anak di bawah umur. Serta 38 warga sipil yang HRA sebut tidak terlibat langsung dalam aksi protes.
Selain itu, HRA juga menyatakan bahwa lebih dari 9.000 kematian masih menunggu proses verifikasi, sehingga jumlah korban berpotensi bertambah. Perbedaan data ini kembali menyoroti kesenjangan informasi antara laporan resmi pemerintah dan pemantauan independen dari organisasi HAM internasional.
Sementara itu, Amnesti Internasional dalam laporannya menuding pasukan keamanan Iran menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani demonstrasi. Organisasi tersebut menyebut aparat keamanan melakukan penembakan langsung terhadap demonstran yang tidak bersenjata.
“Pasukan keamanan dilaporkan melepaskan tembakan dari jalanan hingga atap bangunan, dengan menyasar kepala dan badan. Serta menggunakan peluru logam,” tulis Amnesti Internasional dalam pernyataannya. Iran hingga kini membantah tudingan tersebut dan menilai laporan organisasi HAM tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
Latar Belakang Demonstrasi
Gelombang demonstrasi di Iran bermula dari aksi pemilik toko dan pelaku usaha kecil yang memprotes anjloknya nilai mata uang nasional. Aksi ekonomi itu kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dengan tuntutan politik dan kritik terhadap pemerintah. Hingga menyebar ke berbagai provinsi dan kota besar.
Pemerintah Iran menilai demonstrasi tersebut telah susupi oleh kelompok ekstrem dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Otoritas Teheran juga menuding Amerika Serikat berada di balik upaya destabilisasi tersebut, tuduhan yang Washington bantah berulang kali.
Di sisi lain, ketegangan Iran-Amerika kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap Iran. Trump menyatakan akan “menghancurkan Iran” jika terjadi upaya pembunuhan terhadap dirinya. Meski demikian, Trump kemudian menarik kembali pernyataan tersebut, dan Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintah AS tidak memiliki rencana serangan dalam waktu dekat.
Namun, pergerakan kapal induk Amerika ke kawasan Timur Tengah serta penarikan sejumlah personel militer dari pangkalan strategis memicu spekulasi internasional mengenai kemungkinan eskalasi militer. Situasi ini menambah ketidakpastian di tengah kondisi domestik Iran yang belum stabil.
Respons Israel
Di tengah spekulasi tersebut, Israel kabarnya meningkatkan status kewaspadaan militernya. Media Israel Haaretz pada Rabu (21/1/2026) melaporkan bahwa otoritas pertahanan Israel memperketat kesiapan pasukan menyusul perkembangan situasi di Iran dan kawasan sekitarnya.
Pejabat keamanan Iran menyebutkan bahwa meski pemerintah AS belum memberikan sinyal terbuka terkait rencana serangan, otoritas Iran menilai potensi ancaman cukup serius sehingga mendorong persiapan militer untuk berbagai skenario. Sementara itu, pejabat militer senior Israel mengakui bahwa pola pengambilan keputusan Presiden Trump sulit diprediksi dan dapat berubah pada saat-saat terakhir.
Menurut sumber keamanan Israel, pihak berwenang menjalankan koordinasi yang sangat erat dengan Amerika Serikat. Namun, mereka juga tidak menutup kemungkinan skenario di mana Angkatan Udara Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran jika terjadi serangan rudal ke wilayah Israel.
Hingga kini, situasi di Iran masih berlangsung dinamis. Dengan demonstrasi yang terus terjadi di sejumlah wilayah serta perhatian internasional yang semakin meningkat terhadap perkembangan keamanan dan kemanusiaan.
(*)
