POJOKNEGERI.com – Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan tanggapan soal sikap politik PDIP yang belakangan dikritik karena dianggap abu-abu.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa partainya tak mempersoalnkan hal demikian.
Ia mengatakan, PDIP telah menegaskan sikap untuk berada di luar pemerintah dan hal itu dibuktikan dengan tak ada kadernya di kabinet.
Dengan demikian, Viva menilai sikap kritis PDIP terhadap pemerintah merupakan suatu keniscayaan.
“Jika PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai ‘partai oposisi’, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan,” ujar Viva dalam keterangannya, Jumat (19/6).
Dia menilai, sikap tersebut harus dihormati sebab memberikan keuntungan bagi iklim demokrasi agar DPR tetap memiliki mitra kritis. Kata Viva, posisi politik PDIP adalah sikap yang konstruktif.
“PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDIP mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah,” katanya.
PDIP, lanjutnya, bisa mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap tak tepat, begitu pun sebaliknya. Sehingga, Viva mengaku tak mempersoalkan jika ada kader PDIP yang turun dalam aksi demonstrasi.
“Jika ada kader PDIP yang turun ke jalan melakukan demonstrasi, hal itu adalah wajar saja sebagai cerminan dari sikap tegas yang berada di luar pemerintah,” katanya.
PKB Dorong Kejelasan Sikap PDIP
Sebelumnya, Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai ketidakjelasan posisi politik dapat menimbulkan persepsi abu-abu di publik serta mengganggu konsolidasi dukungan terhadap program pemerintah.
“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dia mengatakan saat ini partai-partai pendukung pemerintah tengah berupaya mengawal berbagai program Prabowo agar berjalan sesuai target. Sebab itu, dia menilai diperlukan soliditas dan kejelasan sikap dari PDIP.
“Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga nggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu,” ujarnya.
Tanggapan PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menegaskan bahwa partainya tidak menerima intervensi dari pihak luar terkait penentuan sikap politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas desakan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, yang meminta PDIP memperjelas posisi politiknya.
Deddy Sitorus menyebut sikap politik PDIP ditentukan melalui mekanisme internal partai, bukan berdasarkan tekanan dari pihak lain di luar organisasi.
“Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif,” kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).
Ia juga mempertanyakan dasar pihak luar dalam mendorong PDIP mengambil sikap tertentu.
“Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?” ujarnya.
PDIP Kritik Penggunaan Istilah Oposisi
Deddy turut menyoroti penggunaan istilah oposisi yang disampaikan Jazilul. Ia menilai istilah tersebut tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial.
“Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari dua (kubu) partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pengawasan di Indonesia berjalan melalui prinsip checks and balances yang dijalankan oleh DPR RI, bukan pembagian oposisi formal.
Deddy menegaskan bahwa PDI Perjuangan saat ini berada di luar pemerintahan dan memilih menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.
“Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan,” ujarnya.
(*)
