Prabowo Klaim B50 Jadi Langkah Besar Menuju Kemandirian Energi Indonesia
POJOKNEGERI.com – Penerapan biodiesel B50 menjadi salah satu kebijakan energi yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut sebagai bukti bahwa Indonesia mampu mengembangkan energi berbasis sumber daya dalam negeri meski sebelumnya menghadapi berbagai penolakan.
Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut saat meresmikan lima bendungan Indonesia di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7).
Ia mengungkapkan, rencana penerapan B50 sempat menuai banyak kritik dari berbagai pihak sebelum akhirnya resmi dijalankan pemerintah.
B50 Disebut Tekan Impor Solar
Menurut Prabowo, sejumlah pihak sebelumnya mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam menerapkan biodiesel dengan campuran bahan bakar nabati hingga 50 persen.
Mereka juga menyampaikan kekhawatiran terkait dampak penggunaan B50 terhadap mesin dan industri.
“Dulu waktu kita mulai (penjajakan B50), waduh banyak yang menentang. (Mereka bilang), ‘tidak bisa, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu’. Pokoknya mereka enggak mau kita B50 karena dia mau supaya impor. Dia mau impor, impor, di situ dia ambil komisi,” ujar Prabowo.
Presiden menilai keberhasilan implementasi B50 menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengolah sumber daya domestik menjadi energi alternatif. Ia menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang berani sekaligus berhasil memproduksi dan menerapkan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati.
Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun karena kebutuhan impor solar mulai berkurang. Prabowo mengatakan penghematan itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Soroti Potensi Kerugian Akibat Praktik Komisi Impor
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung potensi keuntungan yang bisa diperoleh pihak tertentu apabila impor solar terus dilakukan. Ia mengilustrasikan besarnya nilai ekonomi yang dapat hilang akibat praktik perburuan komisi.
“Bayangkan Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen berapa itu? Rp34 triliun. Dimakan hanya berapa belas orang,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperkuat upaya efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi. Menurut dia, Indonesia tidak akan mencapai kemakmuran apabila kebocoran anggaran akibat praktik korupsi masih terjadi.
“Yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela,” katanya.
Pemerintah Perbaiki Tata Kelola BUMN
Prabowo juga meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintah terus melakukan pembenahan agar mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ia menilai masyarakat memiliki harapan besar terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, pemerintah mulai membenahi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan tata kelola.
“BUMN-BUMN yang merupakan sarang korupsi puluhan tahun sedikit demi sedikit mulai kita benahi,” ujar Prabowo.
Biodiesel B50 merupakan bahan bakar dengan komposisi 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit dan 50 persen solar. Program tersebut menjadi kelanjutan dari kebijakan mandatori biodiesel pemerintah setelah sebelumnya menerapkan B20, B30, dan B40.
Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.
(*)
