POJOKNEGERI.com – Harapan untuk menghidupkan kembali perundingan damai antara Palestina dan Israel kembali mengemuka di tengah ketidakpastian politik pascapemilu Israel.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas berharap pemerintahan baru Israel nantinya membuka peluang dialog untuk mengakhiri konflik yang selama beberapa tahun terakhir menghambat proses perdamaian kedua pihak.
Abbas menyampaikan harapan tersebut saat bertemu Presiden Siprus Nikos Christodoulides di Nikosia.
Dia menegaskan bahwa Palestina selama ini terus membuka peluang untuk mencapai kesepakatan damai dengan Israel.
“Selama bertahun-tahun, kami telah mengulurkan tangan kepada pihak Israel demi mencapai perdamaian, agar Israel dan Palestina dapat hidup dalam keamanan, stabilitas, dan kedamaian,” kata Abbas dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Jumat (30/10/2026).
Dia juga berharap terbentuknya pemerintahan baru Israel dapat menjadi momentum untuk kembali membangun komunikasi politik.
“Kami berharap, segera setelah pemerintahan baru Israel terbentuk, kita dapat memulai dialog bersama,” ucap Abbas.
Netanyahu Kehilangan Peluang Mengamankan Mayoritas
Harapan Palestina tersebut muncul ketika hasil pemilu Israel menunjukkan belum ada blok politik yang mampu menguasai mayoritas parlemen. Komite Pemilu Pusat (CEC) mengumumkan hasil akhir pemilu pada Jumat (30/10/2026) pagi waktu setempat.
Koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi parlemen. Partai Likud yang dipimpinnya menyumbang 27 kursi. Sementara itu, kubu oposisi yang dipimpin mantan petinggi militer Gadi Eisenkot berhasil mengamankan 48 kursi.
Perolehan tersebut membuat kedua kubu belum memenuhi syarat untuk membentuk pemerintahan sendiri. Mereka membutuhkan sedikitnya 61 kursi dari total 120 kursi Knesset agar dapat menguasai mayoritas parlemen.
Negosiasi Koalisi Berpotensi Berlangsung Alot
Hasil pemilu itu membuka peluang berlangsungnya negosiasi politik yang panjang. Netanyahu maupun kelompok oposisi perlu mencari dukungan dari partai-partai lain agar dapat membangun koalisi pemerintahan.
Proses pembentukan pemerintahan bahkan berpotensi memakan waktu berminggu-minggu dan memicu kebuntuan politik apabila para pemimpin partai gagal mencapai kesepakatan.
Jika tidak ada kubu yang berhasil membentuk pemerintahan baru, Israel berpotensi menggelar pemilu ulang. Situasi serupa pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah politik negara tersebut.
(*)
