Kemdiktisaintek Kaji Ulang Prodi, Siap Tutup yang Tak Relevan dengan Kebutuhan
POJOKNEGERI.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mulai mengkaji ulang program studi (prodi) di perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Kebijakan tersebut muncul seiring tingginya angka lulusan dari sejumlah prodi yang tidak terserap di dunia kerja.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan penyesuaian terhadap prodi di berbagai universitas. Ia menyebut, langkah ini bertujuan agar lulusan memiliki peluang kerja yang lebih besar setelah menyelesaikan pendidikan.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri.
Oversupply Lulusan Jadi Sorotan
Badri mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama pendidikan tinggi saat ini adalah kelebihan pasokan lulusan pada bidang tertentu. Ia menyoroti program studi kependidikan sebagai contoh paling nyata dari kondisi tersebut.
Menurutnya, jumlah lulusan keguruan setiap tahun mencapai angka yang sangat tinggi dibandingkan kebutuhan riil di lapangan kerja.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” ujarnya.
Namun, ia menambahkan bahwa kebutuhan tenaga guru sebenarnya jauh lebih kecil. “Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” imbuhnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan besar antara jumlah lulusan dan daya serap industri atau sektor kerja. Akibatnya, banyak lulusan yang akhirnya tidak bekerja sesuai bidang studinya, bahkan menganggur.
Pendekatan Market Driven Dinilai Bermasalah
Badri juga menyinggung praktik yang selama ini dilakukan oleh banyak perguruan tinggi dalam membuka program studi. Ia menyebut bahwa kampus cenderung menggunakan pendekatan market driven strategy, yakni membuka prodi berdasarkan tingginya minat calon mahasiswa.
“Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah,” terang Badri.
Pendekatan tersebut dinilai kurang mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dunia kerja. Akibatnya, beberapa bidang justru mengalami kelebihan tenaga kerja, sementara sektor lain kekurangan sumber daya manusia.
Perlunya Kolaborasi dan Kebijakan Bersama
Dalam upaya menata ulang prodi, Kemdiktisaintek juga mengajak berbagai pihak untuk terlibat, termasuk konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) serta para pimpinan universitas.
“Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap juga support teman-teman dari PTPK, tentunya bapak rektor yang ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan,” ujar Badri.
Ia menekankan bahwa perubahan ini membutuhkan komitmen bersama, termasuk kesiapan perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian, bahkan jika harus menutup prodi tertentu.
Antisipasi Bonus Demografi
Badri mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif meningkat signifikan. Namun, ia menilai peluang tersebut bisa terbuang jika sistem pendidikan tinggi tidak selaras dengan kebutuhan ekonomi masa depan.
“Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match,” tegasnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adaptif dan relevan, sehingga lulusan tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
(*)
