DPRD Samarinda Soroti Koperasi Merah Putih, Diminta Tak Sekadar Jadi Program Seremonial

00:00 / 04:32 1×
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan Foto: Dok. Pojoknegeri
Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

POJOKNEGERI.com – DPRD Kota Samarinda mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih mengambil peran lebih besar dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Keberadaan koperasi ini harusnya menjadi alternatif distribusi barang sekaligus memperkuat ekonomi warga di tengah persaingan usaha perkotaan.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai koperasi harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Menurutnya, pengurus perlu mengembangkan usaha berdasarkan kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi persyaratan pembentukan organisasi.

“Sejauh ini, manfaat koperasi belum benar-benar dirasakan masyarakat. Padahal, dalam situasi ekonomi yang sulit, koperasi seharusnya hadir untuk membantu mengurangi beban pengeluaran warga,” ungkap Viktor.

Peluang Usaha dari Kebutuhan Sehari-hari

Viktor melihat penyediaan sembako, elpiji bersubsidi tiga kilogram sesuai ketentuan distribusi, dan kebutuhan rumah tangga sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan koperasi.

Namun, pengelola harus memiliki strategi agar mampu bersaing dengan supermarket, jaringan ritel modern, dan platform belanja daring. Harga kompetitif, kemudahan akses, serta kepastian pasokan menjadi faktor penting untuk menarik konsumen.

“Koperasi harus mempunyai nilai lebih, baik dari segi harga maupun kemudahan mendapatkan barang. Tanpa keunggulan tersebut, akan sulit bagi koperasi untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Jadi, perencanaan bisnis harus disiapkan secara matang,” tuturnya.

DPRD Minta Pemerintah Benahi Pengelolaan

Selain strategi usaha, Viktor menyoroti kesiapan modal dan pendampingan pengurus. Ia juga meminta pemerintah menindaklanjuti laporan kontraktor yang disebut belum menerima pembayaran pembangunan gerai koperasi.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh aspek program, termasuk administrasi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi.

“Pelaksanaan program ini terkesan dikebut, padahal sejumlah persiapan, termasuk pembiayaannya, belum sepenuhnya siap. Dampaknya, koperasi sudah dibentuk, tetapi aktivitas usaha yang seharusnya dijalankan justru belum berjalan,” jelasnya.

Ia berharap pembenahan tersebut mampu mengubah koperasi menjadi lembaga ekonomi produktif yang memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Koperasi ini jangan sampai hanya menjadi proyek seremonial. Kami ingin keberadaannya benar-benar mampu menggerakkan ekonomi warga di tingkat kelurahan,” pungkasnya.

(advdprdsmd)

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif
Pojoknegeri
Redaksi Pojoknegeri

Tim redaksi Pojoknegeri menyajikan berita independen dan berimbang untuk Indonesia.

Lihat Semua Artikel
Bagikan berita ini: Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram