POJOKNEGERI.com – DPRD Kota Samarinda mendorong pembenahan tata kelola kawasan Teras Samarinda menyusul polemik pembongkaran lapak Bazar Nusantara Fest 2026 yang sempat menimbulkan persoalan antara penyelenggara kegiatan, pengelola kawasan, dan pemerintah daerah.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPRD Samarinda memfasilitasi dialog antarpihak hingga tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan serupa pada masa mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengonfirmasi bahwa seluruh pihak yang terlibat telah sepakat menyelesaikan permasalahan yang muncul.
Penyelesaian ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan memperjelas aturan pemanfaatan kawasan publik, khususnya Teras Samarinda yang memiliki fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Polemik bermula ketika lapak Bazar Nusantara Fest 2026 dibongkar pada Minggu (27/9/2026) pagi, padahal kegiatan bazar tersebut semestinya masih berlangsung hingga malam hari.
Peristiwa itu kemudian menjadi perhatian dan dibahas melalui RDP DPRD Samarinda yang mempertemukan pihak penyelenggara atau event organizer (EO), pengelola Perumda Varia Niaga, serta Pemerintah Kota Samarinda.
DPRD menegaskan, penyelesaian persoalan tidak hanya berorientasi pada berakhirnya polemik, tetapi juga pada pembenahan mekanisme penyelenggaraan acara agar tidak kembali menimbulkan kesalahpahaman.
Evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Samarinda dan PT Varia Niaga pun akan dijadwalkan ulang untuk menentukan lokasi yang dapat digunakan bagi kegiatan publik tanpa mengabaikan fungsi dan estetika kawasan.
Iswandi menekankan bahwa penyelenggaraan event tetap perlu memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat.
“Kami ingin ke depan penataan event lebih diperjelas, sehingga setiap kegiatan yang digelar tidak bertentangan dengan kesepakatan SPKS yang telah dibuat oleh pemerintah kota bersama Varia Niaga,” ujar Iswandi.
Evaluasi Tata Kelola Teras Samarinda
Menurut Iswandi, status Teras Samarinda pada dasarnya merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Karena itu, pemanfaatannya untuk kegiatan bazar maupun acara publik perlu ditata secara cermat agar tetap mendukung fungsi ruang terbuka dan menjaga kerapian tata kota.
Keberadaan berbagai kegiatan dinilai mampu menarik kunjungan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan estetika kawasan serta kenyamanan masyarakat yang menggunakan ruang publik untuk beraktivitas.
“Ke depan, kami akan melihat kembali lokasi mana saja yang memungkinkan untuk pelaksanaan event, sehingga kegiatan tetap bisa berlangsung tanpa mengganggu estetika kawasan,” katanya.
Menyeimbangkan Kepentingan UMKM dan Masyarakat
DPRD Samarinda mendorong agar pembahasan teknis mengenai lokasi dan mekanisme penyelenggaraan event dilakukan secara komprehensif. Penataan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, sekaligus memastikan akses pejalan kaki dan kenyamanan pengunjung tetap terjaga.
Dengan evaluasi perjanjian kerja sama serta komunikasi yang lebih baik antara penyelenggara, pengelola, dan pemerintah daerah, pelaksanaan kegiatan di Teras Samarinda diharapkan memiliki pedoman yang lebih jelas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah terulangnya persoalan serupa dalam penyelenggaraan acara berikutnya.
“Alhamdulillah sudah clear antara juragan (EO), dengan Varia Niaga. Semuanya kan bicara komunikasi. Kalau komunikasinya enak, tidak ada masalah yang tidak selesai,” pungkasnya.
(advdprdsmd)
