Ribuan Kanal YouTube Ditutup, Komdigi Akan Minta Penjelasan Google

00:00 / 04:32 1×
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Foto: Dok. Pojoknegeri
Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

POJOKNEGERI.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan terperinci terkait penutupan 19.372 kanal YouTube yang masuk dalam penyelidikan operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations di Indonesia.

Kementerian menilai laporan Google belum mengungkap informasi yang cukup untuk menjelaskan alasan penindakan terhadap ribuan kanal tersebut.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif

Komdigi ingin memastikan bahwa Google memiliki dasar yang kuat dalam mengidentifikasi jaringan kanal tersebut sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Indonesia.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya transparansi agar publik tidak menerima informasi yang keliru mengenai aktivitas digital tersebut.

“Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji,” tulis Kementerian Komdigi dalam keterangan resmi, Kamis (19/11).

Menurut Komdigi, Google perlu menjelaskan jenis akun yang terkena penindakan, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta indikator yang digunakan untuk menghubungkan aktivitas kanal-kanal tersebut dengan Indonesia.

Komdigi Pertanyakan Dasar Penindakan Ribuan Kanal

Permintaan klarifikasi ini muncul setelah Google menerbitkan laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026. Dalam laporan tersebut, Google mencatat telah menutup 19.372 kanal YouTube yang terlibat dalam penyelidikan operasi pengaruh terkoordinasi sepanjang Juli hingga September 2026.

Google merinci penutupan tersebut menjadi tiga tahap. Pada Juli, perusahaan menindak 6.888 kanal. Jumlah itu meningkat menjadi 10.134 kanal pada Agustus, kemudian turun menjadi 2.350 kanal pada September.

Google menyebut jaringan yang ditindak pada Juli dan September menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia. Sementara itu, jaringan yang ditindak pada Agustus memproduksi konten yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Meski demikian, laporan Google tidak mengungkap identitas pengelola maupun pihak yang mendanai jaringan kanal tersebut.

Kondisi ini membuat Komdigi meminta penjelasan lebih lanjut agar pemerintah dapat memahami konteks temuan dan memastikan proses identifikasi berjalan secara akurat.

Kebebasan Berekspresi Jadi Perhatian

Di tengah upaya memberantas manipulasi informasi, Komdigi mengingatkan Google agar menerapkan kebijakan moderasi konten secara terbuka dan adil. Kementerian menilai penindakan dalam skala besar harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Namun, setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil,” tegas Komdigi.

Kementerian juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh bergantung pada posisi politik seseorang atau kelompok. Masyarakat yang mendukung pemerintah maupun yang menyampaikan kritik harus memperoleh perlindungan yang sama di ruang digital.

“Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah,” tulis kementerian.

Komdigi menyatakan tetap mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas digital tidak autentik. Namun, pemerintah ingin memastikan upaya tersebut tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi.

(*)

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / Responsif
Pojoknegeri
Redaksi Pojoknegeri

Tim redaksi Pojoknegeri menyajikan berita independen dan berimbang untuk Indonesia.

Lihat Semua Artikel
Bagikan berita ini: Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram