POJOKNEGERI.com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengambil sikap tegas terhadap polemik rencana aktivitas pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten.
Dia memastikan Kementerian Kehutanan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di kawasan konservasi tersebut.
Sikap ini muncul setelah keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran berbagai pihak karena kawasan Ujung Kulon memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup badak Jawa yang kini terancam punah.
Raja Juli menilai pemerintah seharusnya mengutamakan perlindungan lingkungan dan kelestarian satwa liar daripada membuka peluang eksploitasi sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi.
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa di situ ada WUP ya. Silakan nanti ditanyakan kepada pihak ESDM, tapi saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Raja Juli di Gedung DPR, Kamis (19/11/2026).
Tolak Penerbitan PPKH untuk Aktivitas Tambang
Raja Juli menegaskan penetapan WUP oleh Kementerian ESDM tidak serta-merta membuat perusahaan bisa menjalankan kegiatan pertambangan di kawasan hutan.
Pasalnya, aktivitas yang menggunakan kawasan hutan tetap membutuhkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan melalui mekanisme PPKH sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, dia memastikan tidak akan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon selama dirinya memimpin Kementerian Kehutanan.
“Kalau toh tetap ada, nanti izin ya PPKH-nya tetap di saya (Kemenhut) dan saya, saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” sambungnya menekankan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Kementerian Kehutanan tidak akan membuka ruang bagi aktivitas pertambangan yang berpotensi mengganggu fungsi konservasi kawasan TNUK.
Raja Juli bahkan mendorong agar pemerintah mengevaluasi keberadaan WUP di perairan sekitar taman nasional. Menurutnya, langkah terbaik bukan sekadar membatasi kegiatan pertambangan, melainkan memastikan tidak ada penetapan wilayah usaha pertambangan di kawasan yang berdekatan dengan habitat satwa dilindungi tersebut.
“Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP atau apa pun di perairan ya, katanya di perairan Ujung Kulon,” katanya menegaskan.
Prioritaskan Konservasi Badak Jawa
Taman Nasional Ujung Kulon memiliki nilai ekologis yang sangat penting karena menjadi habitat utama badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu spesies paling langka dan terancam punah di dunia.
Keberadaan aktivitas pertambangan di sekitar kawasan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, termasuk ekosistem darat dan perairan yang menopang kehidupan satwa liar.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi.
Raja Juli kembali memastikan kementeriannya akan mengutamakan kepentingan perlindungan lingkungan. Dia menegaskan tidak akan memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan eksploitasi tambang di TNUK.
“Sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
(*)




