POJOKNEGERI.com – Pemerintah daerah kini memasuki tahap akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh gubernur segera menuntaskan proses penetapan upah minimum sebelum tenggat waktu pada 21 November 2026.
Yassierli menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai bahan dan pedoman untuk membantu pemerintah daerah menentukan besaran upah minimum.
Karena itu, ia menilai gubernur memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses tersebut.
“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi,” kata Yassierli di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kemnaker Sudah Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Untuk mempercepat persiapan, Kemnaker telah menggelar sosialisasi dan koordinasi bersama kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November 2026. Pemerintah juga melanjutkan koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota pada 16 November 2026 di Kementerian Dalam Negeri.
Selain koordinasi, Kemnaker telah mengirimkan surat edaran yang memuat data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penetapan upah minimum sektoral, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Pemerintah menyediakan seluruh dokumen tersebut sebagai bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyusun rekomendasi kepada gubernur.
Dewan Pengupahan Daerah melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga perwakilan serikat pekerja dan buruh. Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi bagian dari proses penyusunan rekomendasi upah minimum di masing-masing daerah.
Penetapan UMK dan Upah Sektoral Menyusul
Yassierli optimistis seluruh gubernur mampu memenuhi tenggat penetapan UMP 2027. Ia menilai pengalaman pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum pada tahun-tahun sebelumnya menjadi modal untuk menyelesaikan proses tahun ini.
“Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi kami optimis, waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan,” ujarnya.
Setelah penetapan UMP, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tenggat berikutnya. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat 26 November 2026.
Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota harus menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) memiliki batas waktu hingga 30 November 2026.
(*/tim)




