POJOKNEGERI.com – Meningkatnya curah hujan di Kota Samarinda dalam sepekan terakhir menjadi penanda perubahan situasi kebencanaan di daerah tersebut.
Setelah beberapa bulan berjibaku dengan ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mengalihkan fokus pada kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda resmi mengakhiri status tanggap darurat bencana kekeringan pada 16 November 2026. Keputusan tersebut diambil seiring perubahan kondisi cuaca yang mulai menunjukkan peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan pemerintah tidak lagi memperpanjang status tanggap darurat karena masa berlaku terakhir telah berakhir dan kondisi kekeringan mulai berangsur mereda.
“Resmi berakhir, kita cabut tanggap darurat. Paling kita nanti mempersiapkan untuk masa transisi, transisi terakhir,” ujarnya.
Hujan Redakan Ancaman Karhutla
Sebelum mengakhiri status tanggap darurat, Pemkot Samarinda telah beberapa kali memperpanjang masa penanganan kekeringan.
Pemerintah pertama kali menetapkan status tersebut pada 25 Agustus hingga 7 September 2026. Selanjutnya, BPBD memperpanjangnya pada 8–21 September, 22 September–5 Oktober, 6–19 Oktober, hingga periode terakhir 20 Oktober–16 November 2026.
Suwarso menjelaskan, BPBD turut mempertimbangkan hasil pemantauan dan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Hujan yang mulai turun sejak sepekan terakhir menunjukkan bahwa kondisi kekeringan berangsur mereda. Situasi tersebut juga berdampak terhadap penurunan kejadian karhutla.
Meski demikian, Suwarso mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap ancaman kebakaran lahan telah sepenuhnya berakhir.
Ia menyebut hujan belum mengguyur seluruh wilayah Samarinda secara merata. Bahkan, kebakaran lahan sempat kembali muncul di kawasan Makroman. Petugas berhasil menangani kejadian tersebut sehingga belum memicu laporan karhutla signifikan lainnya.
“Ini tetap kita melakukan pemantauan karena hujan ini juga belum, derasnya belum merata. Sedangkan gambut kita itu kan bersifat juga masih memungkinkan terjadi kebakaran,” jelasnya.
Karena itu, BPBD tetap mengerahkan personel untuk melakukan pemantauan dan patroli, terutama di kawasan lahan gambut yang masih menyimpan potensi kebakaran.
BPBD Siapkan Personel Hadapi Banjir dan Longsor
Setelah mengakhiri penanganan darurat kekeringan, BPBD Samarinda mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana selama musim penghujan.
Sejumlah potensi bencana hidrometeorologi menjadi perhatian pemerintah, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang dapat muncul seiring meningkatnya intensitas hujan.
Suwarso mengatakan BPBD telah menyiapkan personel dan peralatan agar dapat bergerak cepat ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
Selain kesiapan internal, BPBD juga akan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan lintas instansi serta berbagai unsur terkait untuk mempercepat penanganan bencana.
Langkah tersebut penting mengingat hujan yang mulai mengguyur Samarinda belum tentu langsung menghilangkan persoalan kekeringan sekaligus berpotensi memunculkan ancaman baru, khususnya di kawasan rawan genangan dan longsor.
Suwarso berharap peningkatan curah hujan tidak menyebabkan genangan bertahan terlalu lama di kawasan permukiman maupun titik-titik yang selama ini menjadi langganan banjir.
“Kita tetap berharap bahwa hujan di Samarinda itu tidak menimbulkan genangan yang terlalu lama ya,” katanya.
(*)




