POJOKNEGERI.com – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah memperkuat edukasi program Keluarga Berencana (KB) hingga menyasar pasangan yang berada pada tahap persiapan pernikahan.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat perencanaan keluarga di tengah tantangan pengendalian pertumbuhan penduduk.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai edukasi KB tidak cukup hanya diberikan setelah pasangan menikah.
Pemerintah perlu membangun pemahaman sejak calon pengantin agar mereka memiliki bekal dalam merencanakan kehamilan, menentukan jarak kelahiran, serta memilih metode kontrasepsi yang sesuai.
Menurut Sri Puji, puskesmas dapat mengambil peran lebih besar dalam memberikan edukasi tersebut. Layanan kesehatan di tingkat masyarakat itu dapat menjadi ruang bagi calon pengantin untuk memperoleh informasi mengenai usia ideal memiliki anak, perencanaan kehamilan, hingga pilihan kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang.
“Edukasi mengenai KB idealnya sudah diterima calon pengantin sebelum mereka menikah. Puskesmas bisa memberikan pemahaman tentang perencanaan kehamilan, waktu yang tepat untuk memiliki anak, sekaligus pilihan kontrasepsi yang dapat digunakan setelah menikah,” kata Sri Puji.
Ia menilai pendekatan edukasi sejak dini dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat terhadap program KB. Pemerintah tidak hanya perlu memperkenalkan KB sebagai upaya mengatur jumlah anak, tetapi juga sebagai bagian dari perencanaan keluarga yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta kesiapan ekonomi keluarga.
Dorong Peran Laki-Laki
Sri Puji juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program KB. Menurutnya, keberhasilan perencanaan keluarga tidak dapat hanya dibebankan kepada perempuan karena keputusan terkait jumlah dan jarak kelahiran merupakan tanggung jawab pasangan.
Ia mendorong pemerintah memperluas pendekatan komunikasi agar para suami ikut memahami manfaat KB dan berperan aktif dalam menentukan pilihan kontrasepsi bersama pasangan.
“Partisipasi masyarakat dalam program KB saja masih menjadi tantangan. Karena itu, mengajak para suami untuk ikut berperan tentu membutuhkan dorongan dan edukasi yang lebih kuat,” ujarnya.
Pemerintah selama ini telah mengenalkan manfaat KB melalui berbagai layanan masyarakat, termasuk Posyandu. Namun, Sri Puji melihat partisipasi masyarakat perkotaan di Samarinda masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, ia mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda memperkuat strategi sosialisasi dengan melibatkan fasilitas kesehatan dan berbagai unsur masyarakat.
Anggaran Tetap Jadi Perhatian
Selain persoalan partisipasi masyarakat, DPRD Samarinda juga mencermati aspek pembiayaan program KB. Sri Puji menjelaskan program KB gratis merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang berjalan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Di tingkat daerah, Dinas P2KB Samarinda menjalankan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penyediaan alat kontrasepsi dan pelaksanaan program yang mendapat dukungan dari BKKBN.
Sri Puji menyebut Dinas P2KB Samarinda memiliki anggaran sekitar Rp10 miliar untuk menjalankan berbagai program. Namun, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat belum seluruhnya dapat dicairkan sehingga kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan program.
“Pembiayaan utama program KB gratis berasal dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Sementara Dinas P2KB di daerah lebih berperan dalam menjalankan pelayanan dan memastikan program tersebut terlaksana di masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Sri Puji menegaskan persoalan KB tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan anggaran. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar layanan yang tersedia benar-benar dimanfaatkan.
DPRD Siap Dorong Sesuai Kemampuan Fiskal
DPRD Samarinda, kata Sri Puji, memiliki ruang untuk membantu memperkuat program pengendalian penduduk melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun, kemampuan fiskal daerah mengharuskan pemerintah dan DPRD menyusun prioritas secara cermat.
Ia menyebut kebutuhan pembangunan Samarinda cukup beragam, mulai dari pendidikan, infrastruktur hingga pelayanan masyarakat. Karena itu, penguatan program KB tetap perlu berjalan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“DPRD tetap memiliki ruang untuk mendorong program KB melalui pokok-pokok pikiran. Namun, anggaran daerah terbatas dan harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, termasuk perbaikan sekolah dan program pembangunan lainnya. Karena itu, dukungan untuk KB juga harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia,” pungkasnya.
Melalui penguatan edukasi, keterlibatan laki-laki, optimalisasi layanan puskesmas, serta dukungan lintas sektor, DPRD Samarinda berharap program KB tidak hanya menjadi agenda pengendalian penduduk, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang lebih sehat, terencana, dan siap menghadapi kebutuhan masa depan.
(advdprdsmd)
