POJOKNEGERI.com – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendesak para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mempercepat pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (migas).
Pemerintah bahkan meminta pemegang konsesi yang tidak mampu menjalankan proyeknya menyerahkan konsesi tersebut kepada negara.
Bahlil menegaskan, pemerintah ingin memastikan setiap potensi migas yang telah melalui tahap eksplorasi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (POD) segera menghasilkan produksi.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia dan meningkatnya kebutuhan energi global menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi migas nasional.
Karena itu, kontraktor tidak boleh terus menunda realisasi proyek yang telah siap dikembangkan.
“Saya meminta kepada bapak ibu yang sudah memegang konsesi yang sudah selesai eksplorasi, dan sudah POD, tolong segera dieksekusi. Ini momentumnya nih. Harga minyak dunia lagi naik, kebutuhan dunia sekarang lagi bagus,” ujar Bahlil di acara Forek Hulu Migas di Kempinski Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Produksi
Bahlil menilai perubahan kondisi pasar energi global turut memengaruhi daya tarik investasi di sektor migas.
Jika sebelumnya sebagian pelaku usaha lebih tertarik mencari emas, kini minyak bumi menawarkan peluang yang semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan energi.
“Sekarang diperumpamakan antara mencari minyak atau mencari emas. Ini dulu, antara emas dan minyak, orang kadang-kadang memilih emas. Kalau sekarang ini lebih banyak mencari minyak,” sambungnya.
Pemerintah ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk mempercepat realisasi investasi dan meningkatkan produktivitas lapangan migas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan lifting atau produksi siap jual minyak dan gas Indonesia.
Bahlil kembali mengingatkan para pemegang konsesi agar tidak membiarkan lapangan yang sudah memperoleh persetujuan pengembangan tetap terbengkalai.
Dia meminta perusahaan segera merealisasikan proyek atau memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mampu mengembangkannya.
“Jadi kepada bapak ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera eksekusi, mohon bantuannya. Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara,” tegas Bahlil.
Negara Siapkan Pengembang Pengganti
Bahlil menjelaskan, pemerintah akan mencarikan pihak yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pengembangan konsesi apabila pemegang sebelumnya tidak sanggup mengeksekusi proyek.
“Karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita. Ini saya harus sampaikan apa adanya kepada bapak ibu semua,” terangnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap potensi migas yang belum termanfaatkan dapat segera berkontribusi terhadap produksi nasional dan memperkuat ketahanan energi Indonesia.
(*)
