POJOKNEGERI.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) membenahi pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mulai dari alokasi anggaran, pemenuhan personel, penyediaan peralatan, hingga penempatan pejabat yang kompeten.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami program dan kebijakan pemerintah secara utuh.
Tito menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung secara hybrid, Rabu (14/10).
Menurut Tito, Pemda perlu menempatkan urusan komunikasi dan informatika sebagai perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Diskominfo tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi kebijakan secara efektif kepada masyarakat.
Perkuat Anggaran dan Sumber Daya Diskominfo
Tito menilai, sejumlah daerah berpotensi belum memprioritaskan Diskominfo karena urusan komunikasi dan informatika termasuk pelayanan wajib non-pelayanan dasar.
Padahal, pemerintah membutuhkan fungsi komunikasi publik yang kuat untuk menjelaskan program, menyampaikan capaian, dan membangun pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tambahnya.
Karena itu, Tito meminta Pemda menyusun perencanaan anggaran yang jelas serta memberikan dukungan sumber daya manusia dan sarana kerja yang memadai.
Ia juga menekankan pentingnya menempatkan kepala Diskominfo yang memahami bidang komunikasi dan informatika agar organisasi tersebut dapat menjalankan tugas sesuai kebutuhan pemerintahan.
“Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” pungkas Mendagri.
Samakan Narasi Pusat dan Daerah
Selain membenahi kapasitas internal, Tito meminta Diskominfo memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah dapat menyelaraskan penyampaian informasi mengenai program dan capaian pemerintah dengan pemberitaan di tingkat nasional.
Tito menempatkan Diskominfo sebagai mitra strategis yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan informasi masyarakat di daerah.
“Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu [narasinya],” ujarnya.
Ia juga meminta Diskominfo membangun saluran koordinasi dengan Bakom RI. Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri akan mendukung upaya tersebut agar komunikasi pemerintah pusat dan daerah berjalan searah.
“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” tutur Mendagri.
Hadapi Arus Informasi dan Persepsi Publik
Tito mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengelola komunikasi secara sistematis melalui media konvensional maupun media sosial. Dalam negara demokrasi, dukungan dan legitimasi masyarakat turut menentukan keberlangsungan pemerintahan.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” kata Tito.
Ia juga menyoroti fenomena firehose of falsehood, yakni penyebaran informasi bohong secara masif dan berulang yang dapat mengalahkan penyampaian fakta jika pemerintah tidak mengomunikasikan informasi secara efektif.
Karena itu, Tito mendorong Pemda memperkuat strategi komunikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai kebijakan, program, dan capaian pemerintah.
(*)
