Prabowo Ungkap Alasan Ekspor SDA Satu Pintu Lewat DSI

POJOKNEGERI.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kendali negara atas kekayaan alam sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Prabowo menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026). Dalam pidatonya, ia menyoroti kondisi yang selama ini membuat sebagian besar nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia justru dinikmati oleh pihak luar negeri.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola ekspor karena harga sejumlah komoditas nasional masih banyak ditentukan oleh pihak luar. Selain itu, sebagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam juga masih mengalir ke luar negeri sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Kekayaan Alam Belum Memberikan Manfaat Optimal

Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” tegas Prabowo dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kekayaan alam nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, pemerintah mulai mengambil langkah konkret melalui penguatan tata niaga ekspor dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terintegrasi.

Indonesia Produsen Utama Komoditas Strategis Dunia

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis dunia. Menurutnya, posisi tersebut seharusnya menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting: tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting,” kata Prabowo.

Ia menilai tingginya permintaan global terhadap berbagai bahan baku industri dan teknologi harus menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar. Pemerintah tidak ingin Indonesia hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah tanpa memperoleh manfaat maksimal dari rantai nilai global.

Ekspor Satu Pintu dan Hilirisasi Jadi Prioritas

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu tidak hanya berkaitan dengan perdagangan internasional. Tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun industri nasional.

“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi,” ujar Prabowo.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengawasan ekspor, memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi di sektor hilirisasi agar sumber daya alam dapat diolah di dalam negeri sebelum diekspor.

Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mengakhiri ketergantungan terhadap mekanisme perdagangan yang selama ini lebih banyak menguntungkan pihak luar.

“Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” sebutnya.

Melalui kebijakan ekspor satu pintu dan penguatan hilirisasi, pemerintah berharap kekayaan alam Indonesia dapat menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan.

(*)