Hungaria Kritik Skema Bantuan Ukraina, Uni Eropa Retak?
POJOKNEGERI.COM – Perpecahan di internal Uni Eropa kembali mencuat terkait kebijakan bantuan finansial untuk Ukraina.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban melontarkan kritik keras terhadap langkah terbaru UE yang menyepakati skema pinjaman besar bagi Kyiv.
Menurut Orban, keputusan tersebut mencerminkan kepentingan tersembunyi sejumlah negara Eropa yang semakin terdorong untuk mempertahankan konflik demi melindungi investasi mereka.
Orban menyampaikan pernyataan itu setelah Uni Eropa gagal mewujudkan rencana awal untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan.
Negara-negara anggota tidak mencapai kesepakatan sehingga mereka menggagalkan skema tersebut. Sebagai alternatif, UE akhirnya menyetujui pemberian pinjaman sebesar 90 miliar euro atau setara Rp1.565,1 triliun untuk mendukung pendanaan Ukraina, dengan jaminan langsung dari anggaran blok tersebut.
Bagi Orban, skema pinjaman ini menyimpan risiko besar, khususnya bagi para pembayar pajak di Eropa. Ia menilai mekanisme pengembalian dana tidak mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi atau stabilitas fiskal Ukraina. Melainkan sepenuhnya bergantung pada hasil konflik bersenjata yang masih berlangsung.
“Siapa pun yang meminjamkan uang pasti ingin uangnya kembali. Dalam hal ini, pelunasan tidak terikat pada pertumbuhan ekonomi, melainkan kemenangan militer,” tulis Orban melalui akun X miliknya.
Orban menegaskan bahwa agar Ukraina dapat melunasi pinjaman senilai 90 miliar euro tersebut, negara-negara Eropa harus mengalahkan Rusia. Menurutnya, kondisi inilah yang secara tidak langsung mendorong negara-negara Eropa semakin dalam ke arah eskalasi konflik. “Ada kendala keuangan besar yang mendorong Eropa ke satu arah: perang,” lanjutnya.
Skema Pinjaman Gantikan Penyitaan Aset Rusia
Uni Eropa memutuskan memberikan pinjaman kepada Ukraina setelah negara-negara anggota gagal menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan sejak awal konflik. Perdebatan tajam di antara negara-negara anggota menggagalkan rencana penyitaan tersebut karena mereka menilai langkah itu memiliki implikasi hukum dan finansial jangka panjang.
Ketidaksepakatan internal akhirnya membuat Uni Eropa memilih jalur pinjaman yang dijamin oleh anggaran bersama. Skema ini memastikan keberlanjutan dukungan finansial bagi Ukraina tanpa harus menyentuh langsung aset Rusia yang dibekukan.
Namun, langkah ini justru membuka babak baru perdebatan. Sejumlah negara mempertanyakan risiko fiskal yang harus mereka tanggung bersama, terutama jika Ukraina tidak dapat mengembalikan dana pinjaman sesuai rencana.
Pengecualian bagi Sejumlah Negara Anggota
Ketegangan di internal Uni Eropa semakin terlihat setelah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko berhasil memperoleh pengecualian dari skema pinjaman tersebut. Ketiga negara itu tidak wajib berpartisipasi penuh dalam mekanisme pendanaan yang disepakati.
Perdana Menteri baru Republik Ceko, Andrej Babis, secara terbuka menolak kebijakan pendanaan Ukraina yang ia nilai membebani pembayar pajak di negaranya. Sikap ini memperkuat gambaran adanya perbedaan pandangan mendasar di antara negara-negara anggota UE terkait strategi dukungan terhadap Kyiv.
Pengecualian ini sekaligus menegaskan bahwa negara-negara anggota semakin sulit mencapai konsensus. Khususnya dalam isu yang berkaitan langsung dengan anggaran bersama dan risiko fiskal jangka panjang.
Risiko Pinjaman Berubah Menjadi Hibah
Selain pinjaman 90 miliar euro untuk Ukraina, Uni Eropa juga memobilisasi dana pemulihan pandemi Covid-19 sebesar 335 miliar euro atau sekitar Rp5.825,6 triliun. Di samping itu, blok tersebut mengalokasikan tambahan 150 miliar euro atau setara Rp2.608,5 triliun dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk memperkuat industri militer Eropa.
Dalam konteks ini, sejumlah pihak menilai pinjaman untuk Ukraina berisiko tinggi berubah menjadi hibah cuma-cuma. Pasalnya, Kyiv baru akan mulai membayar cicilan pinjaman apabila Rusia membayar reparasi perang. Skenario tersebut memiliki peluang yang sangat kecil untuk terwujud di tengah situasi konflik yang masih berlangsung.
Kekhawatiran ini menjadi salah satu dasar kritik Orban, yang menilai bahwa pembayar pajak di negara-negara UE kemungkinan besar akan menanggung beban akhir dari kebijakan tersebut.
Respons dari Rusia
Di sisi lain, pejabat Rusia menuduh negara-negara Eropa yang mendukung Ukraina sengaja menghalangi upaya perdamaian. Moskow juga menilai bahwa langkah-langkah tersebut mencerminkan kesiapan Eropa untuk menghadapi konfrontasi langsung.
Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menyebut tuduhan bahwa Rusia mengancam Eropa sebagai “omong kosong”. Ia menilai negara-negara Barat sengaja membangun narasi tersebut untuk mengalihkan perhatian publik dan pembayar pajak dari persoalan domestik masing-masing.
Pernyataan saling berseberangan ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai bantuan finansial untuk Ukraina tidak hanya memperdalam ketegangan antara Rusia dan Barat, tetapi juga memperlebar retakan di dalam Uni Eropa sendiri. Hingga kini, Uni Eropa masih menghadapi tantangan menjaga persatuan di tengah perbedaan kepentingan nasional dan risiko ekonomi yang menyertai kebijakan dukungan terhadap Ukraina.
(*)
