POJOKNEGERI.com – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor untuk menghadapi potensi El Niño ekstrem yang dapat memicu kemarau panjang.
Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi El Niño Ekstrem di Ruang Rapat Wali Kota Samarinda, Kamis (20/8/2026) siang.
Rapat tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air, mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melindungi sektor pertanian, mengendalikan inflasi, serta mengantisipasi potensi bencana lanjutan setelah musim kemarau.
Andi Harun Tekankan Anggaran Harus Berbasis KPI
Dalam rapat tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah harus menyusun seluruh langkah antisipasi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Ia meminta setiap program dan anggaran memiliki indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang jelas sehingga memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Anggaran tidak boleh sekadar formalitas rutin. Setiap rupiah yang dikeluarkan wajib berbasis KPI dan menjawab masalah nyata di lapangan. Susun program dengan metode ‘belanja masalah’ kenali masalahnya, tentukan solusi teknisnya, baru tentukan anggarannya,” tegas Andi Harun.
Menurut Andi Harun, perubahan pola penganggaran tersebut akan mendorong belanja pemerintah agar tidak berhenti pada kegiatan administratif. Setiap program harus memiliki tujuan yang terukur, solusi teknis yang jelas, serta mampu menjawab persoalan masyarakat secara langsung.
Waspadai Gangguan Layanan Publik hingga Intrusi Air Asin
Andi Harun juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah indikator yang berpotensi muncul akibat kemarau panjang. Ia meminta jajarannya mengantisipasi gangguan layanan publik, peningkatan kasus karhutla, penurunan luas panen padi, hingga ancaman intrusi air asin ke sungai-sungai utama.
Untuk memperkuat ketahanan air, Pemkot Samarinda tidak ingin hanya mengandalkan sumber air sungai. Pemerintah akan memetakan berbagai sumber air alternatif, termasuk sumur bor dan air rawa, sebagai bagian dari strategi menghadapi ancaman kekeringan.
Pemkot Samarinda juga mendorong pemetaan void atau lubang bekas tambang menggunakan teknologi satelit. Pemerintah melihat potensi void sebagai salah satu alternatif sumber air untuk mendukung kebutuhan irigasi pertanian.
Namun, Andi Harun menegaskan pemerintah harus menguji kualitas air sebelum memanfaatkannya. Langkah tersebut penting untuk memastikan sumber air aman dan layak bagi kebutuhan masyarakat maupun pertanian.
“Jangan langsung digunakan. Kualitas airnya harus diuji terlebih dahulu secara ilmiah. Kita harus memastikan sumber air tersebut aman sebelum dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat maupun pertanian,” tegas Andi Harun.
Bantuan Pompa Air Harus Tepat Sasaran
Pemkot Samarinda juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan air bagi kelompok tani. Pemerintah menyetujui alokasi bantuan pompa air untuk wilayah yang belum pernah memperoleh dukungan serupa.
Meski demikian, pemerintah tidak akan menyalurkan bantuan hanya berdasarkan usulan administratif. Andi Harun meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap ketersediaan sumber air di lokasi calon penerima.
Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap pompa air yang disalurkan benar-benar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kelompok tani.
Empat Pilar Jadi Fokus Antisipasi Pemkot Samarinda
Asisten II Setda Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan Pemkot Samarinda terus memperkuat konsolidasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Pemerintah mengarahkan seluruh perangkat daerah agar bergerak secara terpadu menghadapi potensi dampak El Niño ekstrem.
Pemkot Samarinda memusatkan penanganan pada empat pilar utama, yakni pencegahan karhutla, jaminan pasokan air bersih, pengendalian inflasi daerah, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pasca-kemarau.
Marnabas menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak awal, terutama untuk menghadapi kemungkinan munculnya bencana setelah periode kemarau panjang.
“Langkah antisipasi pasca-bencana penting disiapkan dari sekarang guna mengantisipasi risiko banjir besar pasca-kemarau panjang. Agar kejadian kelam seperti jebolnya Bendungan Benanga tahun 1998 tidak terulang,” ujar Marnabas.
(*)
