POJOKNEGERI.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kabupaten Muara Enim, H. Edison, pada Senin (8/6).
Operasi ini berlangsung pada hari yang sama dan langsung menarik perhatian publik setelah informasi awal tersebar ke sejumlah media.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.
KPK masih menahan informasi detail
Meski mengonfirmasi OTT, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjerat pihak-pihak yang diamankan. Fitroh menjelaskan bahwa tim penindakan masih bekerja di lapangan sehingga lembaga antirasuah itu belum dapat menyampaikan keterangan lengkap.
“Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis perihal OTT tersebut, Senin sore.
KPK menegaskan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses penindakan di lapangan selesai dilakukan dan data awal telah terkumpul secara utuh.
Seiring dengan operasi tersebut, KPK juga melakukan tindakan penyegelan di sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu lokasi yang disegel adalah Kantor Dinas Pendidikan.
Penyegelan itu dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengamanan barang bukti dan dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
Profil Edison
Dilihat di website Pemkab Muara Enim, Senin (8/6/2026), Edison lahir di Banuayu, Muara Enim, pada 6 Maret 1968. Edison maju di Pilbup 2024-2029 dari Partai NasDem.
Edison berpasangan dengan Sumarni, politikus PDIP. Ia resmi dilantik sebagai Bupati Muara Enim pada 20 Februari 2025.
Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Banuayu pada 1981. Kemudian menempuh pendidikan SMPN 1 Lubuklinggau pada 1984, selanjutnya menempuh SMAN 1 Lubuklinggau pada 1987.
Setelah itu dia melanjutkan studi di Universitas Sumatera Utara dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 1992. Kemudian ia melanjutkan pascasarjana di Universitas Sriwijaya pada 2002.
Edison pernah berkarier di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 1995. Jabatan terakhirnya ialah sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.
(*)
