POJOKNEGERI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan kasus dugaan suap proyek perkeretaapian dengan mengungkap indikasi pengondisian pemenang tender di sejumlah proyek Kementerian Perhubungan.
Dugaan itu tidak hanya menyasar proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tetapi juga proyek lain yang diduga diatur untuk dimenangkan perusahaan tertentu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, dugaan tersebut muncul dalam pengembangan penyidikan kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang telah diusut sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2023.
“Tidak hanya di DJKA, namun juga diduga ada beberapa proyek di Kemenhub yang dilakukan pengondisian,” ujar Budi, Jumat (26/6).
Dugaan Pengaturan Tender
Budi menjelaskan, praktik yang tengah didalami penyidik dilakukan dengan menyiapkan vendor atau pihak swasta tertentu agar memenangkan proyek pemerintah.
Pengondisian tersebut diduga berlangsung sejak proses administrasi hingga penetapan pemenang tender.
Setelah perusahaan tertentu memenangkan proyek, penyidik menduga muncul pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan yang membantu proses tersebut.
KPK menilai rangkaian tindakan itu dapat mengarah pada dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi.
“Artinya, ini saling berkaitan. Dari proses awal pengondisian atau pengaturan pemenang proyek, kemudian adanya fee proyek, sehingga dapat mengarah pada dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi,” ujar Budi.
Penyidikan Terus Berkembang
Kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023.
Instansi tersebut kini bernama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Dalam perkembangannya, KPK terus memperluas penyidikan.
Hingga 20 Januari 2026, lembaga antirasuah itu telah menetapkan 21 tersangka, termasuk Sudewo.
Selain itu, dua perusahaan juga telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.
Sejumlah tersangka telah menjalani penahanan sesuai kebutuhan penyidikan.
Perkara yang sedang diusut mencakup proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.
KPK menegaskan penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek tersebut.
Lembaga itu juga terus menelusuri aliran dana dan peran masing-masing pihak dalam dugaan rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender.
Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan dugaan tersebut akan diuji melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
