POJOKNEGERI.com – Di negeri yang dibingkai samudra, di mana garis pantai merentang seperti tak berujung, Indonesia justru masih menengadah pada garam dari negara lain terutama untuk memenuhi kebutuhan industri.
Hal ini tentu menjadi sebuah ironi yang pelan-pelan berubah menjadi panggilan mendesak untuk segera dicari jalan keluarnya.
Pemerintah kini mempercepat langkah, seakan tak ingin lagi membiarkan paradoks itu bertahan. Target swasembada garam pada 2027 adalah sebagai janji yang harus diwujudkan, bukan sekadar wacana yang menguap begitu saja.
Instruksi Presiden dan Kebijakan Pemerintah
Sebagaimana yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada garam impor.
Ia mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari revitalisasi tambak garam rakyat, hingga pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Program ini menjadi salah satu proyek strategis pemerintah untuk mengejar swasembada garam yang targetnya akan tercapai pada 2027.
“Kita negara kepulauan, negara maritim tapi kemudian impor garam kita tuh kan besar sekali. Itu ironis sebetulnya. Negara kita ini di tengah laut kok kemudian kita masih impor garam. Nah hal-hal seperti inilah kemudian oleh Bapak Presiden, beliau menginstruksikan kepada kami untuk agar kita tidak lagi impor garam,” kata Trenggono dikutip dari CNBC Indonesia padaKamis (25/6/2026).
Tantangan Kebutuhan Garam Industri
Lebih lanjut ia mengatakan, tantangan terbesar bukan hanya memenuhi kebutuhan garam konsumsi rumah tangga, tetapi juga memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri.
Sebab kebutuhan sektor industri membutuhkan spesifikasi garam berbeda-beda, mulai dari industri pangan, farmasi, pengeboran hingga kertas.
“Kebutuhan garam itu kan tidak hanya untuk konsumsi masyarakat, tetapi juga untuk industri makanan, lalu untuk industri farmasi, dan untuk industri pengeboran, industri kertas dan lain sebagainya yang mereka membutuhkan garam. Itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda,” ujarnya.
“Sementara kalau dari (hasil produksi tambak garam) rakyat, karena dia metodenya masih tradisional sehingga kualitas itu bisa naik turun,” sambung dia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, KKP membangun model kawasan industri garam modern di Rote Ndao. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai memiliki karakteristik air laut yang mirip dengan kawasan produksi garam di Australia, salah satu produsen garam terbesar dunia.
“Ini kemudian kita mencoba untuk membuat satu model, itu yang Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN). Itu kita bikin di Rote Ndao. Kenapa di Rote? Karena airnya sama dengan yang dibuat oleh Australia,” kata Trenggono.
“Di Australia itu produksinya sangat besar sekali dan dia diproduksi sejak tahun 1960-an, sangat stabil ekspornya, sudah ke seluruh dunia gitu ya. Nah sehingga karena airnya sama, lingkungannya sama dan seterusnya, kemudian kita mencoba untuk kita bangun,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, kawasan seluas sekitar 2.000 hektare tersebut diperkirakan mampu memproduksi sekitar 500 ribu ton garam per tahun. Sementara kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton, sedangkan produksi garam rakyat mendekati 3 juta ton dengan kualitas yang masih beragam.
(*)
